Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang kini mulai dirasakan manfaatnya secara luas adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yakni layanan skrining kesehatan tanpa biaya yang tersedia di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini terbuka bagi seluruh warga negara, baik yang telah maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sejak diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 4,2 juta peserta hingga akhir April. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di lebih dari 9.300 puskesmas dengan layanan mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta penyuluhan tentang gaya hidup sehat. Pemerintah mencatat antusiasme masyarakat terhadap program ini terus meningkat, yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran pentingnya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan.
“Beberapa waktu yang lalu, kita terus meng-update program pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang yang sudah mengakses adalah 4,4 juta pendaftar lebih,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025. Ia menyebut ada tren peningkatan sejak peluncuran program tersebut. “Kita lihat terjadi peningkatan terus sejak bulan Februari, Maret, April, dan tentu kita harapkan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Salah satu inovasi dari program ini adalah skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun”, yang memungkinkan warga memanfaatkan layanan gratis tersebut pada hari ulang tahun mereka hingga 30 hari setelahnya. Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok usia produktif 25–59 tahun yang merupakan motor penggerak perekonomian nasional.
Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai bahwa skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun” memiliki relevansi ekonomi yang tinggi karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin. “Hal ini bisa menciptakan perubahan perilaku yang lebih sadar kesehatan, dengan dampak positif berupa penurunan risiko kesehatan jangka panjang yang akan memperbaiki profil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonominya terlihat dalam bentuk efisiensi anggaran kesehatan, mengingat biaya pencegahan biasanya jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan penyakit lanjutan,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa pola konsumsi kesehatan yang bersifat preventif akan sangat membantu pengelolaan anggaran kesehatan nasional dan mendorong efisiensi belanja publik. Hingga April 2025, total anggaran kesehatan yang telah digunakan mencapai Rp47,6 triliun atau 21,8 persen dari total pagu sektor tersebut. Dana itu terdiri atas Rp32,7 triliun dari pengeluaran pemerintah pusat dan Rp14,9 triliun dari mekanisme transfer ke daerah.
Terkait pelaksanaan program, Josua menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah disebut dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterapkan pada penyaluran bantuan sosial. “Dengan melakukan integrasi data kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional, pemerintah bisa lebih mudah melacak realisasi belanja dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, audit berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta verifikasi lapangan secara rutin oleh lembaga independen menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan merata hingga ke level daerah terpencil,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa program ini sangat relevan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. “Program ini sangat relevan dan mampu menopang agenda besar peningkatan kualitas SDM Indonesia yang menjadi fondasi dalam mengejar target Indonesia Emas 2045,” tegas Josua. []
Redaksi11
