CIO Mulai Eksekusi Penahanan Yoon Suk Yeol di Tengah Pengamanan Ketat Militer

JAKARTA – Upaya penahanan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, di kediamannya pada Jumat (3/1) mendapat hambatan serius. Tentara terlihat memblokir tim penyidik yang berusaha menahan Yoon di kediaman pribadinya.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, beberapa anggota militer yang berada di dalam kediaman Yoon secara aktif menghalangi langkah tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan. Tim penyidik tersebut tiba di lokasi sejak pukul 06.00 pagi waktu setempat untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan pengadilan awal pekan ini.

“Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” demikian pernyataan resmi dari CIO, sebagaimana dikutip oleh The Korea Times.

Surat perintah tersebut berkaitan dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember. CIO memiliki waktu hingga Senin untuk menuntaskan eksekusi surat perintah tersebut. Namun, situasi di lapangan menjadi lebih rumit akibat protes besar-besaran dari para pendukung Yoon yang terus berlangsung di sekitar kediamannya.

Sejak beberapa hari terakhir, ribuan pendukung Presiden Yoon telah berkumpul di lokasi tersebut untuk menolak pemakzulan dan upaya penahanan terhadap pemimpin mereka. Demonstrasi ini sempat memicu ketegangan, hingga akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan diamankan oleh polisi akibat aksi tersebut.

CIO bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk menyelidiki deklarasi darurat militer yang menuai kontroversi di negara itu. Deklarasi tersebut menjadi isu besar yang mengundang perhatian luas dari masyarakat Korea Selatan.

Jika penahanan Yoon berhasil dilakukan, ia akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon, dekat Seoul, untuk menjalani interogasi lebih lanjut. Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan surat perintah penahanan resmi atau membebaskannya.

Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang memanas di Korea Selatan, dengan isu hukum dan dukungan politik yang bersinggungan secara tajam. Keputusan selanjutnya dari pihak berwenang akan menjadi perhatian utama baik di dalam negeri maupun komunitas internasional.[]

Redaksi10