Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MALINAU – Struktur birokrasi Pemkab Malinau kembali mengalami perubahan strategis. Pada tahun 2026, Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) dipastikan naik kelas menjadi dinas mandiri, terlepas dari induk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Langkah pemisahan ini menandai berakhirnya satu atap antara Satpol PP dan Damkar yang selama ini berada dalam satu organisasi perangkat daerah. Mulai tahun ini, Satpol PP dan Damkar akan berdiri sebagai dua OPD terpisah dengan kewenangan masing-masing.
Kebijakan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malinau sejatinya bukan keputusan mendadak. Rencana tersebut telah disusun sejak 2024 dan diperkuat dengan payung hukum berupa Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 13 Juni 2024.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, membenarkan bahwa pembentukan dinas baru tersebut telah masuk dalam agenda resmi pemerintah daerah dan akan direalisasikan bersamaan dengan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). “Damkar memang direncanakan berdiri sendiri. Pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan agenda rotasi pejabat, dan ditargetkan berjalan pada 2026,” kata Ernes saat ditemui di Gedung DPUPR Perkim Malinau, Kamis (15/01/2026).
Ia menjelaskan, Perbup 33/2024 disusun secara khusus untuk mengatur secara rinci posisi kelembagaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, hingga mekanisme kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malinau.
Seiring perubahan tersebut, nomenklatur organisasi juga disesuaikan. Jika sebelumnya hanya berstatus Bidang Damkar, kini resmi berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Ernes menambahkan, pembentukan dinas tidak hanya sebatas pemisahan struktur, tetapi juga akan diikuti dengan pelantikan pejabat pimpinan. “Kepala dinasnya akan dilantik bersamaan. Targetnya akhir Januari, atau paling lambat awal Februari 2026,” ujarnya.
Pemkab Malinau berharap, dengan berdirinya dinas tersendiri, kinerja layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat lebih optimal, responsif, serta memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran. []
Admin03
