Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya mengedepankan keselamatan warga dalam aktivitas angkutan tambang yang semakin marak terjadi, terutama di wilayah perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan.
“Kami secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah dengan rapat koordinasi lintas sektor yang belum lama ini digelar di Kantor Bupati Paser terkait polemik aktivitas angkutan tambang,” kata Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, di Samarinda, Minggu (15/6/2025).
Ia menyatakan bahwa kehadiran Pemprov Kaltim dalam forum tersebut merupakan bentuk keseriusan untuk mengatasi dampak negatif dari operasional angkutan tambang, khususnya yang melintasi jalan umum dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Muara Kate, kawasan yang berada di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, menjadi titik fokus dalam permasalahan ini. Kawasan tersebut mengalami lonjakan intensitas lalu lintas truk pengangkut batu bara, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, polusi udara, hingga insiden kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
Puncak kekhawatiran masyarakat terjadi pada awal 2025, ketika seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang di ruas jalan nasional Muara Kate. Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas dan telah ditangani aparat kepolisian. Polda Kaltim menetapkan tersangka dalam kasus ini, dan vonis hukuman tiga tahun penjara telah dijatuhkan pada April 2025. “Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” ujar Bambang.
Rapat koordinasi yang membahas persoalan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan dihadiri oleh Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, serta perwakilan Kementerian ESDM yang hadir secara daring. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat turut hadir menyampaikan langsung aspirasi dan kekhawatiran warga.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan. Perwakilan masyarakat mengeluhkan dampak lingkungan dan keselamatan, sementara pelaku usaha dan pengemudi angkutan tambang menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi.
Kesepakatan dicapai bahwa solusi yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek keselamatan publik, kelangsungan ekonomi, dan kelestarian infrastruktur jalan. Oleh karena itu, disepakati pula bahwa akan digelar rapat lanjutan di Jakarta dengan melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta unsur masyarakat sipil. “Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta. Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat,” pungkas Bambang. []
Redaksi10
