Dampak Proyek Parkir, Rumah Warga di Bontang Kebanjiran

BONTANG – Pembangunan area parkir Rumah Sakit Tipe D atau Taman Sehat di Kota Bontang kini mendapat sorotan serius setelah muncul keluhan dari warga sekitar. Genangan air yang merendam rumah warga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Agus Haris (AH), turun langsung melakukan inspeksi mendadak pada Jumat (26/09/2025).

Dalam tinjauannya, AH mendapati adanya saluran air yang tertutup tembok pembatas proyek. Hal ini menyebabkan aliran air terhambat dan masuk ke permukiman. Ia pun menegaskan agar kontraktor segera bertanggung jawab dengan membuat saluran pembuangan baru.

“Pekerja sudah membuka sementara saluran, tapi ini tanggung jawab pemerintah agar tidak merugikan warga, apalagi tetangga sekitar,” ujar AH saat di lokasi.

Pembangunan area parkir yang dimulai sejak Januari 2025 itu semula ditujukan untuk memperluas kapasitas rumah sakit, terutama dalam menunjang kenyamanan pasien dan pengunjung. Namun, dampak lingkungan sekitar yang belum tertangani dengan baik justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Salah satu warga terdampak, Julianti, menyampaikan kekecewaannya. Selama 30 tahun tinggal di kawasan tersebut, ia tidak pernah mengalami banjir. Namun, sejak proyek parkir berjalan, kamar tidur dan kamar mandi rumahnya tidak bisa digunakan karena terendam air. “Sudah saya laporkan ke RT dan Dinas Kesehatan, tapi belum ada solusi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Julianti juga menuturkan bahwa sejumlah perabot rumah tangga mengalami kerusakan. Ia khawatir genangan air akan menjadi sarang nyamuk dan memicu penyakit demam berdarah. “Saya hanya ingin air di rumah bisa mengalir dan surut,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, AH menekankan bahwa pemerintah melalui Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab proyek harus segera mencari jalan keluar. Termasuk mempertimbangkan kompensasi atas kerusakan perabot warga yang terdampak.

Tindakan cepat diperlukan agar pembangunan yang dimaksudkan untuk kepentingan publik tidak justru merugikan masyarakat sekitar. Ia menegaskan, pembangunan fisik harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, yakni memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

“Kalau ada keluhan seperti ini, kita harus pastikan solusi cepat. Jangan sampai warga dirugikan,” tegas AH.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap proyek pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, melainkan juga pada proses yang aman bagi masyarakat. Partisipasi warga, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan yang ketat diperlukan agar pembangunan benar-benar membawa manfaat tanpa meninggalkan masalah baru. []

Admin03