Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA — Rencana perluasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus ditunda akibat tekanan keuangan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Sodikin, mengatakan usulan penambahan jargas sekitar 36 ribu sambungan rumah tangga yang diajukan ke pemerintah pusat sementara ini ditangguhkan.
“Apabila tahun sebelumnya perluasan jargas menggunakan dana APBN, saat ini program sambungan jargas tidak lagi dibiayai pusat,” jelas Sodikin, Selasa (07/10/2025).
Ia menerangkan, pemerintah pusat telah menghentikan pendanaan proyek perluasan jargas dan menyerahkan tanggung jawab pengembangannya kepada masing-masing daerah. “Kita belum mendiskusikan lebih lanjut terkait penambahan jargas. Kalau mau menggunakan anggaran daerah sendiri, kita tahu kondisi keuangan daerah juga terbatas,” ujarnya.
Sodikin mencontohkan, berbeda dengan Kota Bontang yang masih mendapatkan alokasi perluasan jargas pada tahun 2025. Program tersebut merupakan kloter terakhir sebelum moratorium perluasan jargas nasional ditetapkan. “Usulan itu tahun lalu. Bontang menjadi list terakhir yang terealisasi tahun ini. Begitu PPU masuk, sudah tidak dapat lagi,” terangnya.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mencari alternatif pelaksanaan program tersebut. Namun, perbedaan harga gas per meter kubik antara jargas APBN dan PGN menjadi pertimbangan serius. “Melalui APBN, harga satuannya sekitar Rp5.000 per meter kubik, sedangkan lewat PGN bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp18.000. Ketika harga jauh berbeda, tentu berpotensi menimbulkan kecemburuan di masyarakat pengguna jargas,” jelasnya.
Saat ini, perluasan jargas di PPU baru menyentuh sekitar 18 persen dari total rumah tangga di wilayah tersebut. Jargas hanya mencakup tiga kecamatan yakni Penajam, Waru, dan Babulu dengan total 9.400 sambungan, sementara Kecamatan Sepaku belum tersentuh karena jaraknya cukup jauh dari infrastruktur utama.
Sodikin menambahkan, keberadaan jargas sejatinya memberi banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk efisiensi pengeluaran rumah tangga dan pengurangan penggunaan gas elpiji. “Jargas membantu masyarakat beralih ke energi bersih dan lebih hemat. Tapi, untuk sementara, pengembangannya masih kita tunda sampai kondisi fiskal memungkinkan,” pungkasnya.
Penundaan perluasan jargas ini menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat PPU, terutama bagi wilayah yang masih jauh dari jaringan utama. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
