Dana Dinkes Diaudit, Wali Kota Perintahkan Sanksi ASN

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengambil langkah cepat dan tegas menyikapi Laporan Hasil Audit Investigatif pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025. Audit bertanggal 12 Desember 2025 itu langsung direspons dengan perintah penindakan disiplin, pembenahan tata kelola, hingga penguatan sistem pengawasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan hasil audit tersebut, Lisa menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjarbaru untuk segera memproses pemeriksaan serta penjatuhan sanksi disiplin terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN). ASN tersebut berinisial ES, yang menjabat sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2025.

“Proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lisa, Jumat (19/12/2025) malam.

Penindakan disiplin terhadap ES dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi terhadap pelanggaran tata kelola keuangan daerah.

Tak hanya fokus pada penegakan disiplin, Wali Kota juga menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan sosialisasi tata kelola keuangan daerah kepada seluruh SKPD. Langkah ini bertujuan memperkuat pemahaman regulasi sekaligus menutup celah kesalahan administratif maupun potensi penyimpangan.

Pengawasan internal turut diperketat. Inspektur Kota Banjarbaru diminta meningkatkan pengawasan terhadap SKPD, terutama perangkat daerah dengan tingkat risiko tinggi. Inspektorat juga diarahkan melakukan sosialisasi anti-korupsi, pendampingan teknis, serta membuka layanan konsultasi terkait sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diwajibkan segera melakukan pembenahan internal, termasuk pemisahan fungsi dan tanggung jawab, serta penerapan pengawasan keuangan secara berjenjang dan berkala.

Menurut Lisa, langkah komprehensif tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemkot Banjarbaru dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Ini sekaligus menjadi upaya konkret untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang,” tegasnya. []

Admin03