Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Pelaksanaan retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, menghabiskan dana sebesar Rp 13 miliar. Meski acara tersebut sudah selesai, hingga kini biaya yang dikeluarkan belum sepenuhnya dibayarkan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat (07/03/2025).
Tito mengungkapkan bahwa total biaya yang telah dikeluarkan untuk acara retreat ini memang belum dibayar secara penuh. “Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Menurut penjelasan Tito, hingga saat ini baru sekitar Rp 2 miliar dari total Rp 13 miliar yang telah dibayarkan.
Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya terus memeriksa setiap penggunaan dana retreat ini dengan seksama untuk memastikan kewajaran pengeluaran. Tito menegaskan pentingnya pemeriksaan rinci agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Saya betul-betul memeriksa secara detail, semua tagihan harus wajar. Penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa setelah proses pemeriksaan internal dilakukan, pihaknya akan mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review terkait penggunaan dana. Proses tersebut, menurut Tito, bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tito juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan siapa yang menjadi pemilik PT Lembah Tidar, perusahaan yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara retreat tersebut.
“Kami tidak peduli siapa yang ada di balik PT Lembah Tidar. Yang penting adalah acara ini untuk kepentingan publik,” ujar Tito. Ia menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas seperti Gedung Tribrata atau Balai Sudirman yang memiliki fungsi publik, tidak berkaitan dengan kepemilikan institusi tertentu.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin acara retreat yang diikuti oleh para kepala daerah tersebut. Acara yang digelar di Akademi Militer Magelang ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar pemerintah daerah serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan adanya pemeriksaan lebih lanjut, Tito berharap bahwa setiap transaksi terkait acara ini akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyelenggaraannya dapat transparan untuk kepentingan masyarakat luas. []
Redaksi03
