Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan pemberian bantuan senilai US$500 juta atau sekitar Rp8,1 triliun kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), yang baru mulai beroperasi di wilayah konflik tersebut sejak pekan lalu.
Mengutip laporan Reuters, sejumlah sumber dari kalangan mantan pejabat pemerintah AS mengungkapkan bahwa dana tersebut rencananya akan dialokasikan melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang kini proses integrasinya ke Departemen Luar Negeri sedang berlangsung.
Namun, usulan ini memicu kontroversi. Beberapa pejabat dalam pemerintahan AS menolak rencana tersebut karena menilai GHF belum memiliki rekam jejak kredibel dan netral dalam menangani isu kemanusiaan di Gaza. Bahkan, organisasi ini sebelumnya telah dikritik keras oleh PBB dan sejumlah lembaga kemanusiaan karena dianggap memiliki kecenderungan dalam menangani konflik Israel-Palestina.
Meski demikian, salah satu sumber mengungkapkan bahwa rencana pendanaan ini justru mendapat dukungan dari mantan pejabat USAID, yang menilai bantuan mendesak diperlukan seiring meningkatnya risiko kelaparan di Gaza. Diketahui, GHF mulai menyalurkan bantuannya pekan lalu ke sejumlah lokasi aman di Gaza, menggunakan jasa perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah Israel turut meminta agar dana sebesar US$500 juta itu disalurkan, guna menjamin keberlangsungan operasional GHF selama 180 hari ke depan.
Hingga saat ini, baik Departemen Luar Negeri AS, pemerintah Israel, maupun GHF belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini.
Belum diketahui pula dari mana sumber pendanaan GHF berasal sejak mulai beroperasi minggu lalu. Informasi yang ada menyebut bahwa yayasan tersebut telah mengangkut dan mendistribusikan bantuan ke Gaza melalui jalur khusus yang dinilai relatif aman.
Presiden AS Donald Trump, dalam pernyataan sebelumnya, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak membiayai operasional GHF secara langsung.
Rencana pendanaan ini muncul di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan di Gaza, yang diperparah oleh blokade dan operasi militer Israel dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama, masyarakat internasional terus menyoroti kondisi sipil di Gaza yang semakin memburuk, terutama menjelang Iduladha. [] Adm04
