Dana Transfer Dipangkas, APBD Sanggau Kena Imbas

SANGGAU – Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026, yang turut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau. Pemangkasan tersebut membuat alokasi anggaran dari pusat menurun cukup signifikan, dan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyatakan pihaknya tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan tersebut.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Jumlah ini lebih kecil 24,8 persen dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Kondisi itu jelas berimplikasi pada perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden, kita tidak bisa juga mau ngapa-ngapakan,” kata Yohanes Ontot saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Sanggau pada Jumat (22/08/2025) siang.

Yohanes menegaskan, berapa pun dana yang dikucurkan pusat harus tetap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah, menurutnya, dituntut untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Nah kecil pun kalau kita memanfaatkan secara maksimal saya kira tentu sangat berdampakkan menyentuh terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengantisipasi berkurangnya TKD dengan efisiensi, Pemkab Sanggau juga menyiapkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Yohanes menjelaskan, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah agar dapat dikelola secara produktif.

“Agar aset-aset pemerintah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD ini tidak tidur gitu. Tidak menjadi benda yang tidak kita tempatkan dan tidak menghasilkan uang,” tandasnya.

Dengan adanya kebijakan pemangkasan TKD ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk lebih kreatif dalam menggali potensi daerah. Bupati Sanggau pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta untuk mengelola aset strategis sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD serta menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu.[]

Admin05