Dana Umat, Siapa yang Nikmat?

TANAH LAUT — Di tengah berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Tanah Laut, mulai dari jalan rusak, kemiskinan, hingga layanan publik yang belum maksimal, DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) justru kembali menegaskan dukungan penuh terhadap program keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Sikap ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPRD Tala dengan pengurus MUI Tala masa khidmat 2025–2030, Senin (06/10/2025) siang, di ruang rapat lantai atas gedung dewan.

Dalam forum yang berlangsung sekitar tiga jam itu, MUI Tala memaparkan 16 program kerja strategis dan menyampaikan permintaan dukungan dana hibah yang lebih besar, termasuk pengadaan mobil operasional untuk menunjang kegiatan organisasi. “Selama ini kami kerap kerepotan meminjam kendaraan untuk kegiatan lapangan,” keluh salah satu pengurus MUI.

Pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Tala, melalui Puspitasari, menjelaskan bahwa dana hibah MUI Tala sudah dianggarkan pada APBD murni 2026, namun tidak ada dalam perubahan APBD 2025. Ia juga menyebutkan setiap dana hibah akan mengalami pemotongan hingga 30 persen, alasan yang langsung menuai kritik dari Ketua DPRD Tala, H. Khairil Anwar.

“Kalau dipotong 30 persen, tinggal Rp800-an juta. Kami minta jangan dipotong, berikan full karena peran MUI sangat besar,” tegas Khairil, sembari mempertanyakan dasar aturan pemotongan tersebut.

Dukungan penuh dewan terhadap MUI seolah menjadi prioritas politik baru, di tengah minimnya keberanian DPRD untuk mengkritik kebijakan publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil. Sementara warga di pelosok masih menanti perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar, ruang rapat dewan justru hangat membahas soal alokasi dana dan pendingin ruangan untuk sekretariat MUI.

Salah satu anggota Komisi II, Ridha Hayani, bahkan langsung menginisiasi sumbangan satu unit AC untuk kantor MUI Tala. Spontan, Ketua MUI KH Ahmad Syarifuddin Noor mengucapkan terima kasih atas “bukti nyata dukungan” dari dewan. Namun, bagi publik, aksi spontan ini justru memperkuat kesan bahwa politik keagamaan sering dijadikan alat citra, bukan keberpihakan substantif terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Ketua DPRD Khairil kembali menegaskan bahwa DPRD Tala “sangat mendukung bidang keagamaan dan program strategis MUI.” Namun, pernyataan ini tak diiringi dengan kejelasan bagaimana pengawasan penggunaan dana hibah dilakukan, agar tidak sekadar menjadi kue politik tahunan yang dibungkus dengan dalih keagamaan.

Sementara itu, masyarakat berharap agar DPRD tidak hanya ramah pada simbol-simbol agama, tetapi juga tegas dalam memperjuangkan keadilan sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kebersihan lingkungan yang kian memprihatinkan. []

Admin03