Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, mengungkapkan besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjalankan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp383 triliun pada 2026 mendatang untuk memperluas jangkauan dan membangun dapur gizi di seluruh Indonesia.
Meski angka anggaran terlihat fantastis, sebagian pihak mempertanyakan sejauh mana transparansi dan mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut. Warga dan pakar gizi menyoroti bahwa program dengan dana besar pun tidak otomatis menjamin hasil maksimal jika manajemen dan distribusinya tidak efektif.
“Pak Prabowo sudah menyiapkan anggaran besar, sekitar Rp 383 triliun, yang akan digelontorkan 2026 untuk program makan bergizi gratis ini. Anggaran itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia, termasuk ke daerah seperti Kotim,” ujar Juliansyah, Sabtu (04/10/2025).
Juliansyah menekankan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk pengadaan bahan makanan, tetapi juga untuk membangun dapur gizi sebagai sarana pendukung di setiap daerah. “Anggaran itu bukan hanya untuk makanan bergizi, tapi juga untuk membangun fasilitas dapur gizi. Nantinya, dapur ini akan menjadi pusat distribusi makanan sehat bagi anak-anak sekolah,” katanya.
Namun, kritikus mempertanyakan sejauh mana keterlibatan dan profesionalisme pihak pengelola, terutama jika dapur gizi dikelola oleh kader partai politik, sehingga muncul potensi konflik kepentingan dan kurangnya pengawasan independen.
Program makan bergizi gratis dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam menangani permasalahan gizi buruk dan stunting. Juliansyah menegaskan, “Program ini sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak. Dengan anggaran sebesar itu, tentu dampaknya akan sangat besar jika dijalankan dengan baik dan tepat sasaran.”
Meski sempat muncul kasus teknis, seperti keracunan di beberapa wilayah Jawa, Juliansyah memastikan Presiden Prabowo telah mengambil langkah cepat untuk evaluasi. Namun, sebagian pakar menilai langkah reaktif tidak cukup; yang dibutuhkan adalah sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi.
Kotawaringin Timur termasuk salah satu daerah yang akan menerima alokasi program MBG. Rencananya, akan dibangun sekitar lima hingga enam dapur gizi di wilayah Kotim yang pengelolaannya melibatkan kader Gerindra.
“Termasuk Kotim akan kebagian. Nantinya ada lima sampai enam dapur gizi yang akan dibangun, dan kader Gerindra akan ikut membantu pengelolaannya di lapangan,” ungkap Juliansyah.
Warga menyambut baik program ini, namun kritikus menekankan bahwa besarnya anggaran harus diimbangi dengan tata kelola transparan dan pengawasan independen agar program MBG benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia, bukan sekadar proyek besar yang hanya menjadi konsumsi media. []
Admin03
