Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat adanya peningkatan signifikan pada garis kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dirilis Jumat (17/01/2025), garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2,58 persen selama periode Maret hingga September 2024.
Garis kemiskinan itu sendiri merupakan batas pengeluaran minimum yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, baik itu untuk makanan yang setara dengan 2100 kkal per orang per hari, maupun kebutuhan non-makanan lainnya.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai, menyebutkan bahwa pada Maret 2024, garis kemiskinan berada pada angka Rp 854.294 per kapita per bulan.
Angka tersebut meningkat menjadi Rp 876.375 per kapita per bulan pada September 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam biaya hidup masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pangan.
“Perubahan ini mencerminkan adanya kenaikan yang signifikan pada kebutuhan hidup masyarakat, khususnya terkait dengan komoditas makanan,” ujar Mas’ud dalam keterangan tertulisnya.
Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Berdasarkan data yang ada, pada September 2024, kontribusi GKM terhadap garis kemiskinan mencapai 73,58 persen, jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi GKNM yang hanya 26,42 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan tetap menjadi beban terbesar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelompok rentan miskin,” tambah Mas’ud.
Selain itu, BPS Kaltara juga mencatat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara garis kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.
Pada September 2024, garis kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar Rp 904.171 per kapita per bulan, sedangkan di perdesaan hanya mencapai Rp 823.347.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa biaya hidup di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, terutama terkait dengan biaya perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang jauh lebih mahal di kota-kota besar.
Mas’ud berharap, dengan adanya data ini, pemerintah dan pihak terkait dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial, terutama dalam sektor makanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. []
Redaksi03
