Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN– Kabupaten Bulungan menghadapi ancaman krisis fiskal pada tahun 2026. Pendapatan transfer dari pusat dipastikan anjlok hingga 17,99 persen atau sekitar Rp296,39 miliar lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menata ulang strategi keuangan dan prioritas pembangunan.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengakui bahwa tekanan fiskal tersebut cukup berat. “Penurunan ini cukup besar, mencapai hampir Rp 300 miliar,” kata Syarwani.
Menurutnya, pendapatan transfer dari pusat tahun 2026 hanya akan mencapai Rp1,23 triliun, jauh lebih rendah dari realisasi 2025. Karena itu, Pemkab Bulungan kini dituntut lebih selektif dalam membelanjakan anggaran serta fokus pada program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Data pemerintah daerah menunjukkan, Dana Desa (DD) turun Rp10,19 miliar menjadi Rp61,8 miliar. Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan merosot paling tajam, yakni 72,5 persen atau sekitar Rp515,28 miliar.
Namun, masih ada kabar baik. Dana Alokasi Umum (DAU) justru meningkat 46,1 persen atau Rp266,22 miliar, menjadi Rp843,32 miliar. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp26,2 miliar menjadi Rp136,81 miliar, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah juga berkurang Rp3,22 miliar menjadi Rp113,58 miliar.
“Kita tetap optimistis. Meski terjadi penurunan di beberapa pos transfer, strategi daerah harus diarahkan untuk memperkuat investasi dan efisiensi pengelolaan fiskal,” tegas Syarwani.
Untuk mengimbangi keterbatasan anggaran, Pemkab Bulungan mulai mengarahkan fokus pada peningkatan investasi dan pembukaan peluang ekonomi baru. Salah satu tumpuannya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang diharapkan menjadi magnet ekonomi baru bagi daerah.
“Kehadiran PSN dan pembangunan smelter aluminium akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
Pemkab juga memperkuat pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi sistem perizinan untuk mempercepat investasi. “Kita dorong kemudahan izin, efisiensi waktu, dan transparansi agar iklim investasi semakin sehat,” ungkapnya.
Sebagai daya tarik tambahan, pemerintah daerah menyiapkan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta perpanjangan tenggat waktu pajak bagi investor yang menunjukkan komitmen menanamkan modalnya di Bulungan.
Pemerintah pun berjanji melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan industri, baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha pendukung. “Kita ingin investasi besar ini memberi manfaat langsung bagi warga Bulungan bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” beber Syarwani.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kehati-hatian tetap menjadi kunci. “Program prioritas tetap difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar,” pungkasnya. []
Fajar Hidayat
