Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Debat terbuka Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, kembali mempertemukan dua pasangan calon (paslon) dalam sesi tanya jawab yang digelar Rabu (07/05/2025). Kedua paslon yang tampil adalah Novita Bulan–Artya Fathra (nomor urut 2) dan Angela Idang Belawan–Suhuk (nomor urut 3).
Isu tata kelola pemerintahan menjadi tema utama yang dibedah dalam sesi tersebut. Fokus utama perdebatan berkisar pada efisiensi anggaran belanja daerah dan bagaimana pengelolaannya mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Paslon Novita–Fathra menantang paslon Angela–Suhuk mengenai strategi dalam mengatur keuangan publik agar tidak sia-sia dan tepat sasaran. “Tata kelola keuangan ini mesti tepat sasaran dan mengurangi belanja yang tidak berdampak pada kehidupan ke masyarakat Mahulu, bagaimana cara paslon nomor urut 3 menyusun ini,” tanya Novita Bulan.
Menanggapi itu, Angela menyampaikan tekad pihaknya membangun sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menerapkan zona integritas dan reformasi birokrasi melalui sistem merit. “Percepatan berbasis elektronik bisa menjadi langkah tepat, bantuan teknologi bisa membuat pelayanan yang cepat akses,” ujarnya.
Suhuk menambahkan, pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan transparan. Ia menyebut, salah satu rencana mereka adalah membangun aplikasi pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN). “Pelatihan ASN untuk menunjang kegiatan catatan sipil bisa lebih diefektifkan kepada digitalisasi pelayanan,” kata Suhuk.
Selain efisiensi anggaran, Angela–Suhuk juga menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur dasar, termasuk koneksi internet di desa-desa. Hal ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
Menanggapi jawaban tersebut, paslon Novita–Fathra menekankan bahwa perbaikan sistem pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan disiplin anggaran.[]
Redaksi12
