Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Kondisi defisit anggaran pada tahun anggaran 2026 dinilai berdampak terhadap sejumlah rencana pembangunan di daerah, termasuk di Kota Balikpapan. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan serta menentukan kembali skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kasmah, menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran tidak hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia. Kondisi fiskal yang mengalami tekanan menyebabkan sejumlah program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan harus diselaraskan kembali dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau dilihat secara keseluruhan, karena ada defisit anggaran tentu banyak program yang terdampak. Ini bukan hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujarnya, Jumat (06/03/2026) di kantornya.
Menurut Kasmah, pada tahun-tahun sebelumnya kondisi keuangan daerah relatif lebih stabil sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Namun pada tahun anggaran 2026 pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.
Ia menilai bahwa prioritas pembangunan harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, pelayanan publik, dan kebutuhan infrastruktur dasar.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penyesuaian terhadap struktur APBD 2026. Dalam proyeksi terbaru, pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp2,95 triliun, turun dari rencana awal sebesar Rp3,83 triliun atau berkurang sekitar Rp880 miliar.
Penurunan tersebut turut berdampak pada sisi belanja daerah yang juga harus disesuaikan. Dari rencana awal sekitar Rp4,28 triliun, belanja daerah dipangkas menjadi kurang lebih Rp3,36 triliun.
Selain itu, ruang fiskal daerah juga semakin terbatas setelah adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jika sebelumnya Balikpapan diperkirakan menerima dana transfer sekitar Rp1,8 triliun, setelah penyesuaian jumlahnya diprediksi hanya sekitar Rp1,05 triliun.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran pembangunan yang diajukan dalam perencanaan daerah sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data perencanaan pembangunan, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp5,8 triliun, sementara kemampuan APBD hanya sekitar Rp3,4 triliun sehingga terdapat selisih kebutuhan pendanaan yang cukup signifikan.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran tersebut, Kasmah menilai pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat. Salah satu proyek yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah pembangunan flyover di kawasan Simpang Rapak.
“Kalau saya melihat, yang harus diprioritaskan itu flyover di Simpang Rapak. Di sana kan sering terjadi kecelakaan, jadi itu harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Rencana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak sendiri telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah karena kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Kota Balikpapan. Selain untuk mengurai kemacetan, pembangunan flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Dari sisi perencanaan teknis, proyek tersebut sebenarnya telah memiliki Detail Engineering Design (DED) yang telah diselesaikan dan direview oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2025. Dengan demikian, secara teknis proyek pembangunan flyover dinilai telah siap dilaksanakan.
Namun demikian, realisasi pembangunan masih menunggu kepastian dukungan anggaran serta mekanisme pelaksanaan yang melibatkan pemerintah provinsi.
Secara teknis, proyek flyover tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 550 meter dengan kebutuhan lahan sekitar 1,5 hektare. Pembangunan infrastruktur tersebut juga diperkirakan membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah, termasuk untuk proses pembebasan lahan di sekitar lokasi pembangunan.
Kasmah menambahkan bahwa sebagai kota penyangga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus pintu gerbang utama Kalimantan Timur, Balikpapan perlu terus melakukan pembenahan infrastruktur agar mampu memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun para pendatang yang datang ke wilayah tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, ia berharap kondisi keuangan daerah dapat kembali membaik pada tahun-tahun mendatang sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Mudah-mudahan tahun berikutnya anggaran bisa kembali normal sehingga pembangunan bisa berjalan lebih maksimal,” tuturnya.
Di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Kasmah juga mengaku tetap berusaha menjaga keseimbangan antara aktivitas pekerjaan dan ibadah selama bulan Ramadan.
Menurutnya, aktivitas sehari-hari tidak mengalami banyak perubahan, selain penyesuaian waktu makan selama menjalankan ibadah puasa.
“Selama Ramadan sebenarnya tidak banyak yang berubah, hanya waktu makan saja yang berbeda. Biasanya siang, sekarang malam. Selebihnya tetap beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
