Demo ke DPRD, Aliansi Honorer Kabupaten Paser Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK

PASER – Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kabupaten Paser dan terdata sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser pada Selasa (11/03/2025). Mereka menuntut pencabutan kebijakan penundaan pengangkatan PPPK yang diberlakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Salah satu peserta aksi, Badaruddin Syah, menyampaikan bahwa ribuan tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK tahap I menolak kebijakan penundaan pengangkatan yang direncanakan serentak di seluruh Indonesia. “Aksi ini kami lakukan untuk menyuarakan aspirasi ribuan calon PPPK yang menuntut pencabutan surat edaran dari KemenPAN-RB mengenai penundaan pengangkatan PPPK,” ujarnya.

Awalnya, pengangkatan PPPK dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Maret 2025. Namun, kebijakan terbaru dari KemenPAN-RB mengundur pengangkatan tersebut hingga Maret 2026. Aliansi Honorer Kabupaten Paser pun mendesak agar DPRD Paser dapat mengirimkan aspirasi mereka kepada KemenPAN-RB dan meminta agar pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing daerah.

“Berikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengangkat PPPK sesuai dengan kemampuan daerah tersebut,” seru Badaruddin. Selain itu, jika pengangkatan serentak tetap dipaksakan pada Maret 2026, mereka juga meminta kejelasan mengenai status tenaga honorer selama masa transisi antara 1 Januari 2025 hingga Februari 2026, serta agar surat keputusan pengangkatan bisa diterbitkan tanpa menunggu TMT serentak pada 1 Maret 2026.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Paser, Hendrawan Putra, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para tenaga honorer. “Kami akan segera berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyampaikan aspirasi teman-teman honorer. Kami akan perjuangkan dan tindaklanjuti masalah ini,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Paser, Sukran Amin. Ia menegaskan bahwa DPRD Paser mendukung penuh perjuangan Aliansi Honorer Kabupaten Paser. “Kami akan berangkat ke Jakarta besok dan sudah mendapatkan jadwal pertemuan dengan KemenPAN-RB pada Kamis pukul sepuluh pagi. Kami akan menyampaikan aspirasi ini karena ini adalah hak yang harus diperjuangkan,” tandas Sukran.

Aksi tersebut menunjukkan semangat para tenaga honorer Kabupaten Paser untuk memastikan hak mereka terpenuhi, terutama dalam hal pengangkatan menjadi PPPK yang telah lama dinanti. []

Redaksi03

PDF