Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARBARU – Ribuan massa dikabarkan akan kembali berkumpul melakukan unjuk rasa pasca penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024.
Setelah demontrasi unjuk rasa di depan kantor DPRD Banjarbaru, giliran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang akan diserbu massa, Kamis (5/12/2024) besok, sekitar pukul 10.00 Wita.
Massa akan menggelar spanduk dan atribut untuk menemui lima komisioner KPU Kota Banjarbaru yakni Dahtiar, Resty Fatma Sari, Hereyanto, Normadina, dan Haris.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang diperoleh Kanalkalimantan, mereka yang melakukan unjuk rasa menamakan diri Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi.
“Pada jam 10.00 Wita sampai selesai, muka kantor KPUD Kota Banjarbaru, massa 1000 (seribu) orang, perlengkapan atribut, spanduk, sound system dan pamflet,” tulis di dalam surat pemberitahuan aksi tersebut yang diketahui pihak Kepolisian Resor (Polres) Kota Banjarbaru.
Koordinator aksi unjuk rasa H Subhan Saputera dalam surat pemberitahuan itu menjelaskan, mereka akan berunjuk rasa menuntaskan hasil audiensi pada aksi unjuk rasa sebelumnya di DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (2/12/2024) siang.
Tuntutan yang akan mereka ajukan, pertama Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi meminta kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarbaru untuk mengundurkan diri seluruhnya.
“Sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara Pemilu di Banjarbaru yang telah gagal dengan suara tidak sah sebanyak 78.883 suara atau 68,6 persen,” sebutnya
Tuntutan kedua, Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi meminta KPU RI untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan pemilu di Kota Banjarbaru dengan menggelar pleno membatalkan hasil Pilkada tahun 2024 dan segera menggelar Pilkada ulang di tahun 2025.
Tuntutan ketiga, Koalisi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan penelisikan dan pemeriksaaan adanya dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu di Kota Banjarbaru, dalam hal ini KPU Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kalsel.[]
Redaksi10
