Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DILI – Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan belanja pemerintah kembali memuncak di Timor Leste. Lebih dari seribu warga, sebagian besar mahasiswa, turun ke jalan pada Senin (15/09/2025) untuk menolak rencana pembelian mobil dinas baru bagi anggota parlemen.
Aksi tersebut berpusat di sekitar gedung Parlemen Nasional di ibu kota Dili. Demonstran membawa spanduk serta meneriakkan tuntutan agar parlemen membatalkan keputusan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Rencana pengadaan mobil dinas sebanyak 65 unit jenis Toyota Prado itu sebenarnya telah disetujui sejak tahun lalu melalui anggaran 2025. Namun, kontroversi kembali mencuat seiring kondisi perekonomian masyarakat yang masih rapuh. Bank Dunia mencatat sebagian besar penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga pengadaan kendaraan mewah untuk pejabat publik dipandang tidak sensitif terhadap situasi rakyat.
“Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado. Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini,” tegas Leonito Carvalho, mahasiswa Universidade da Paz, dalam orasinya.
Awalnya, aksi berlangsung damai. Namun, ketegangan meningkat setelah sejumlah pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah gedung parlemen. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Insiden ini menyebabkan empat demonstran mengalami luka-luka dan harus dirawat di fasilitas kesehatan terdekat.
Pejabat polisi nasional Timor Leste, Justino Menezes, menyatakan bahwa aparat akan memanggil koordinator unjuk rasa untuk mempertanggungjawabkan kericuhan yang terjadi. “Kami akan meminta penjelasan dari pihak penyelenggara terkait kerusakan akibat aksi ini,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung pengadaan kendaraan dinas kini mulai mengubah sikap. Partai Demokrat, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), serta Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak agar parlemen meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurut mereka, rencana pembelian mobil mewah “tidak mencerminkan kepentingan publik”.
Gelombang penolakan dari masyarakat sipil dan perubahan sikap partai-partai politik menunjukkan adanya tekanan kuat terhadap parlemen untuk membatalkan keputusan tersebut. Situasi ini sekaligus menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Timor Leste dalam menyeimbangkan kebutuhan aparatur negara dengan kondisi kesejahteraan rakyat yang masih terpuruk.
Demonstrasi pada 15 September ini dipandang sebagai simbol keresahan generasi muda Timor Leste yang menuntut transparansi dan keadilan sosial dari para pemimpin mereka. []
Admin03
