Dialog Mahasiswa dan Gubernur Kalbar Bahas Isu Strategis Daerah

PONTIANAK – Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Barat mendatangi Kantor Gubernur untuk menyampaikan beragam persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Isu-isu strategis mulai dari lingkungan hidup, kriminalisasi masyarakat adat, ketenagakerjaan, pembagian dana bagi hasil (DBH), hingga kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, menjadi sorotan utama dalam dialog dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Kamis (04/09/2025).

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menekankan agar pemerintah lebih serius melindungi hak-hak masyarakat adat. Mereka menyinggung kasus di Kabupaten Melawi, di mana lahan kampung masyarakat ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Mahasiswa mendesak agar praktik kriminalisasi masyarakat adat dihentikan dan hak-hak mereka dijamin.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan juga mendapat perhatian. Mahasiswa menolak sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, terutama terkait perlindungan buruh. Mereka menuntut agar aturan tersebut direvisi dan meminta pemerintah memperhatikan usulan peningkatan pesangon hingga 25 kali upah sebagai bentuk perlindungan hak pekerja.

Dalam isu fiskal, aliansi mahasiswa menyoroti ketidakadilan dalam pembagian DBH. Kalimantan Barat yang menjadi salah satu penghasil utama kelapa sawit dan tambang, menurut mereka, hanya menerima porsi kecil dari DBH, sementara dampak ekologis justru ditanggung daerah.

Mahasiswa juga mengajukan tuntutan di sektor pendidikan. Mereka meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, khususnya pemerataan tunjangan dan pengangkatan tenaga honorer. Menurut mereka, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD seharusnya diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan pendidik.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik aspirasi tersebut. Ia mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan kritik dengan santun dan menilai hal itu sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi. “Di Indonesia ini, hanya suara mahasiswa yang bisa berubah. Jika mahasiswa turun, insyaallah ditanggapi, namun perlu proses,” ucap Norsan.

Ia menjelaskan, terkait sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah di Kalbar masih berada di angka 7,2 tahun. Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah provinsi telah memperluas akses melalui program pendidikan informal seperti Paket A, B, dan C yang ditujukan bagi masyarakat yang putus sekolah. “Untuk anggaran pendidikan Kalbar saat ini mencapai 27 persen dari APBD, melebihi ketentuan undang-undang,” katanya.

Mengenai DBH, Norsan menegaskan pihaknya telah memperjuangkan porsi lebih besar bagi Kalbar. Ia menilai wajar jika provinsi yang menyumbang komoditas strategis seperti sawit dan tambang mendapat alokasi lebih besar, mengingat dampak lingkungan yang ditanggung cukup besar.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Gubernur menyampaikan strategi pemerintah membuka lapangan kerja baru melalui investasi. Salah satunya lewat pembangunan infrastruktur besar seperti Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah yang kini mulai menarik minat 14 perusahaan berinvestasi.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada sejumlah proyek strategis di Kayong Utara yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Norsan menambahkan, pemerintah berkomitmen memastikan iklim investasi berjalan beriringan dengan perlindungan pekerja. Menurutnya, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar, bukan justru menambah beban.

Di akhir dialog, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif di Kalbar. Ia berharap aparat mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi aksi-aksi mahasiswa maupun masyarakat. “Saya juga menyampaikan pentingnya aparat bersikap humanis dalam menghadapi aksi mahasiswa dan mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif Kalbar sebagai Rumah Kita Bersama,” kata Norsan.

Dengan keterbukaan pemerintah terhadap kritik mahasiswa, Norsan optimistis Kalbar bisa menjadi contoh daerah yang membangun komunikasi harmonis antara pemimpin dan generasi muda. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun dalam advokasi ke pemerintah pusat. []

Admin03