Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT — Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih berjalan tersendat. Hingga awal 2026, tingkat aktivasi IKD baru menembus sekitar 17 persen dari total penduduk yang wajib memiliki KTP. Angka tersebut menunjukkan masih lebarnya jarak antara target nasional dan realisasi di wilayah pedalaman Kalimantan Timur itu.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kubar mengakui, rendahnya capaian aktivasi IKD tidak lepas dari beragam kendala struktural. Mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat yang belum merata, hingga tantangan geografis Kutai Barat yang wilayahnya luas dan tersebar.
Berdasarkan data resmi Disdukcapil Kubar, implementasi IKD yang dimulai sejak 2023 hingga semester pertama 2025 baru menghasilkan capaian 17,06 persen. Angka ini merupakan akumulasi dari layanan aktivasi yang dilakukan secara bertahap selama hampir tiga tahun terakhir.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kubar, Anastasius Jimi, menyebut jumlah penduduk wajib KTP di Kutai Barat berada di kisaran 40 ribu orang. “Data terakhir menunjukkan aktivasi IKD baru sekitar 17 persen lebih. Itu dihitung dari total penduduk wajib KTP yang saat ini kurang lebih 40 ribu orang,” kata Anastasius saat dikonfirmasi, Kamis (08/01/2026).
Ia menjelaskan, program IKD merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong digitalisasi administrasi kependudukan. Melalui aplikasi resmi, masyarakat dapat mengakses KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya secara digital.
Namun, target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen per tahun dinilai tidak mudah diterapkan secara seragam di semua daerah, terutama wilayah dengan karakter geografis seperti Kutai Barat. “Target nasional memang 30 persen per tahun, tetapi jumlah wajib KTP itu dinamis. Setiap tahun bertambah, sehingga persentasenya ikut berubah,” ujarnya.
Menurut Anastasius, pemerintah daerah umumnya menetapkan target realistis di kisaran 25–30 persen, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk serta kapasitas layanan di lapangan.
Ia tidak menampik bahwa capaian IKD Kubar masih perlu digenjot. Tantangan utama datang dari akses internet di kampung-kampung, kepemilikan gawai, serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD.
Meski begitu, Disdukcapil Kubar optimistis angka aktivasi akan terus meningkat. Strategi yang ditempuh meliputi pelayanan jemput bola ke kampung, sosialisasi berkelanjutan, serta integrasi IKD dengan layanan administrasi kependudukan lainnya. “Kami terus turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi. Harapannya, masyarakat makin paham manfaat IKD dan bersedia melakukan aktivasi,” pungkasnya. []
Admin03
