BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mengambil ancang-ancang mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru bersama jajaran SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan langkah besar penanganan ATS untuk tahun 2025 mendatang.
Kadisdik Kota Banjarbaru, Dedi Sutoyo mengatakan setidaknya ada dua langkah besar penanganan ATS dan APS di Kota Banjarbaru.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Banjarbaru, Dedi Sutoyo. Foto: wanda
Sebelumnya dalam kurun waktu satu bulan setengah telah melakukan verifikasi validasi data ATS dan APS yang turun dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan.
“Data terakhir dari sistem Dapodik Disdik Banjarbaru hingga tahun 2023 tercatat ada sekitar 1.500 ATS di Banjarbaru, data itu telah kita verifikasi validasi data dalam kurun waktu satu bulan setengah dan hari ini data itu selesai diolah,” ujar Kadisdik Kota Banjarbaru, Dedi Sutoyo saat diwawancarai di Aula Disdik Kota Banjarbaru, Senin (9/12/2024) pagi.
Disdik Banjarbaru kemudian menggelar rapat kordinasi dan evaluasi percepatan penanganan ATS atau APS di Banjarbaru, salah satunya untuk mendistribusikan data tersebut ke dinas-dinas terkait.
“Dan hari ini kita mendistribusikan data tersebut ke dinas- dinas terkait kemudian ditambah penandatangan komitmen, setidaknya itu nanti di bulan Februari sudah ada RTL setiap dinas,” jelas dia.
Dedy menjelaskan, dari hasil verifikasi lapangan juga ditemukan data ATS setidaknya muncul karena 13 macam alasan. Diantaranya tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah hingga merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki sekarang.
“Itu yang kami pikir temuan yang unik, karena kita sudah berusaha maksimal menyelenggarakan pendidikan di Kota Banjarbaru, oleh sebab itu kami tekankan kerja sama lintas sektor,” harap dia.
“Karena banyak dari anak-anak kita berada di level SMA memilih tidak melanjutkan sekolah atau dropout (DO) dengan alasan merasa cukup dengan pendidikan yang ada dan sudah bekerja dan ini yang harus kita detail kan nanti bagaimana tindaklanjutnya,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten I Abdul Basid bahwa semua SKPD termasuk kementerian hingga masyarakat harus ikut terlibat dalam penanganan ATS maupun ATS di Kota Banjarbaru.
“Dan hari ini juga kita sepakati komitmen penanganan itu untuk kemudian dilakukan rapat lebih konkrit dan lebih detail lagi untuk penanganan ATS dan APS,” ujar Asisten I Abdul Basid.
Dengan ribuan data ATS dan APS yang telah terverifikasi ada tersebut, dirinya berharap tidak hanya Disdik saja yang bergerak, namun semua stakeholder ikut terlibat.
“Termasuk Camat Lurah di Kota Banjarbaru memberikan support, tinggal kita pastikan penanganannya seperti apa sehingga jelas bisa ditangani, meski di sisi lain data ini akan terus bergerak dan dinamis,” tuntas dia.[]
Redaksi10