Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Dalam upaya menjaga akses pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat meminta komitmen sekolah swasta penerima bantuan agar tidak menaikkan iuran sekolah secara sepihak. Langkah ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita, yang menegaskan pentingnya penggunaan dana bantuan dari pemerintah sesuai peruntukannya, tanpa membebani siswa dengan biaya tambahan.
“Kami menghimbau agar sekolah-sekolah swasta yang menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemprov Kalbar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan dan tidak menaikkan biaya iuran sekolah. Jumlah iuran tetap harus mengacu pada yang selama ini dibayarkan siswa,” ujar Rita, Senin (09/06/2025).
Rita juga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap nominal iuran yang diberlakukan kepada siswa, demi memastikan tidak ada sekolah yang memanfaatkan bantuan ini sebagai alasan menaikkan pungutan. “Kami akan melakukan pengawasan terhadap besaran iuran yang dibayarkan siswa agar sesuai dengan data awal yang sudah kami miliki,” tambahnya.
Program Beasiswa Pendidikan (PBP) 2025 merupakan upaya pemerintah provinsi untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Kalbar. Program ini mencakup bantuan bagi 277 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SLB, dengan total penerima manfaat mencapai 21.000 siswa. Kota Pontianak tercatat sebagai wilayah dengan penerima terbanyak, mengingat padatnya jumlah sekolah swasta di kota ini.
Rita menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk menopang operasional sekolah, termasuk untuk kebutuhan guru, sarana pembelajaran, dan infrastruktur dasar. Meski demikian, ia menyadari bahwa bantuan itu belum bisa sepenuhnya menutup biaya pendidikan siswa.
“Namun karena bantuan ini bersifat parsial, masih ada selisih iuran yang tetap harus dibayarkan oleh siswa. Tapi harapannya, beasiswa ini bisa benar-benar membantu siswa dan tidak membebani lebih lanjut,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak sekolah untuk mendukung semangat kebijakan ini demi terwujudnya pendidikan yang inklusif dan merata. “Kami berharap semua sekolah patuh pada aturan dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas,” tegasnya. []
