Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU – Dalam rangka membantu percepatan pemulihan pascabencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memfasilitasi korban banjir dalam mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.
Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Berau, akibat meluapnya Sungai Kelay dan Sungai Segah pada akhir Mei 2025, menyebabkan ribuan jiwa terdampak. Berdasarkan data Disdukcapil, tercatat 10.327 jiwa terkena dampak dari luapan Sungai Kelay, sementara 2.638 jiwa lainnya terdampak di lima kampung akibat meluapnya Sungai Segah.
Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, memastikan bahwa pihaknya tidak akan mempersulit warga yang ingin mengurus kembali dokumen kependudukan mereka. “Kami tak akan mempersulit pengurusan data kependudukan warga yang terdampak musibah banjir,” tegasnya.
Langkah kemudahan tersebut menjadi bagian dari kebijakan proaktif Disdukcapil yang memahami urgensi data kependudukan, terutama dalam penyaluran bantuan dan program relokasi warga yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS). “Data itu penting bagi warga yang nantinya direlokasi,” ucap David.
Sebagai bentuk konkret kemudahan, David menjelaskan bahwa pihaknya tidak mewajibkan warga terdampak banjir untuk memenuhi persyaratan administratif yang rumit. “Kami cukup menerima daftar nama korban yang kehilangan dokumen kependudukan,” jelasnya. (08/06/2025).
Disdukcapil juga akan mencetak ulang dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tetap mencantumkan nama dan alamat domisili sebagaimana data yang tersimpan dalam sistem mereka. Proses ini memungkinkan karena instansi tersebut telah memiliki database penduduk yang lengkap dan bisa disesuaikan dengan wilayah terdampak.
Untuk mempercepat distribusi, dokumen baru akan diserahkan secara kolektif kepada kepala kampung (kakam) masing-masing. “Nanti penyaluran dibantu kakam. Ini lebih efisien tenaga dan waktu,” ujar Pamuji.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan cepat dan tanggap terhadap warga terdampak bencana, sekaligus menjaga keabsahan data kependudukan dalam situasi darurat.[]
Tusiman
