Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mengawal pelaksanaan program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yaitu program “Gratispol“. Program ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperluas akses pelayanan dasar secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Untuk menyosialisasikan perkembangan program tersebut, Diskominfo Kaltim menggelar jumpa pers di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu siang (18/06/2025). Acara ini dibuka oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dan menghadirkan narasumber dari perangkat daerah yang menjadi pelaksana teknis program.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Disdikbud Kaltim, Awaluddin, memaparkan bahwa Gratispol bidang pendidikan mencakup pembebasan biaya pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) hingga jenjang doktoral (S-3). Pemerintah juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SMA/SMK/MA, termasuk seragam, sepatu, tas, dan perlengkapan ekstrakurikuler seperti pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). “Untuk jenjang perguruan tinggi, bantuan pendidikan diberikan khusus bagi mahasiswa baru yang telah berdomisili di Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun,” terang Awaluddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa sektor kesehatan juga menjadi prioritas Gratispol. Hingga kini, lebih dari 5.000 warga Kaltim telah terlayani melalui program jaminan kesehatan gratis. “Ini adalah langkah konkret Pemprov Kaltim untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya,” tegasnya.
Dalam aspek pengawasan dan efektivitas pelaksanaan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa evaluasi program dilakukan secara berkala. Rapat evaluasi akan diadakan tiap bulan, dan proses pengawasan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada celah dalam pelaksanaan, sehingga bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Dasmiah.
Menutup sesi jumpa pers, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa program Gratispol merupakan wujud nyata dari visi pemerintahan saat ini untuk membangun kesejahteraan yang merata. “Gratispol bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui layanan publik yang setara dan gratis bagi seluruh warga Kaltim,” tandas Faisal.
Jumpa pers ini berlangsung interaktif dan dihadiri oleh puluhan jurnalis dari media cetak dan daring. Diskusi berjalan dinamis, menandakan besarnya perhatian publik terhadap program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat ini. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
