Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Diskoperindag Berau menemukan penyalahgunaan barcode BBM subsidi dan langsung mengambil langkah tegas untuk mencegah kerugian masyarakat.
BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi setelah menemukan praktik penyalahgunaan barcode dalam pembelian di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Temuan tersebut terungkap saat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, yang menunjukkan adanya penggunaan barcode tidak sesuai dengan identitas kendaraan.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha dan Perdagangan Diskoperindag Berau Hotlan Silalahi menjelaskan bahwa penggunaan barcode resmi dari Pertamina merupakan syarat wajib dalam penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Kami temukan ada barcode yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan, ada satu kendaraan yang menggunakan beberapa barcode, termasuk milik kendaraan lain,” ungkapnya, sebagaimana dilansir Berau Terkini, Selasa (17/03/2026).
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merusak sistem distribusi BBM subsidi dan menghambat akses masyarakat yang berhak menerima.
Sebagai tindak lanjut, Diskoperindag Berau memberikan teguran kepada operator SPBU agar lebih selektif dalam memverifikasi kesesuaian data kendaraan dengan barcode yang digunakan saat transaksi. “Kami sudah tegaskan, jika barcode tidak sesuai dengan kendaraan dan STNK, maka tidak boleh dilayani,” tegasnya.
Selain pengawasan di tingkat SPBU, pihaknya juga berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pemblokiran terhadap barcode yang terindikasi ganda atau disalahgunakan. “Kalau ditemukan barcode ganda, langsung diblok. Ini untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Hotlan menegaskan bahwa penyalahgunaan barcode, termasuk penggunaan identitas kendaraan lain, dapat berimplikasi hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana. “Ini bukan pelanggaran biasa. Kalau terbukti menyalahgunakan, bisa masuk pidana,” tegasnya.
Pemkab Berau berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi guna memastikan penyaluran berjalan adil dan tepat sasaran, sekaligus mencegah praktik kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. []
Redaksi
