Disnakertrans Targetkan 1.040 Peserta Pelatihan Tahun ini

SAMARINDA – DALAM rangka mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kompetensi dan daya saing, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) rutin menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltim, Muhammad Abduh mengatakan, dalam setahun pihaknya mentargetkan peserta pelatihan mencapai 1.040 orang.

“Kami padatkan agar target dari 1.040 peserta pelatihan bisa terkejar dalam satu tahun,” ujar Abduh -sapaan akrabnya, ditemui media ini di ruang kerjanya di Disnakertrans Kaltim Jalan Kemakmuran No 2, Samarinda, Selasa (25/7/2023).

Diungkapkannya, pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Kaltim selalu diadakan setiap tahun dengan minat peserta yang cukup banyak. Pelatihannya sendiri dilaksanakan berbeda-beda sesuai permintaan perusahaan.

Adapun jenis pelatihan yang pernah dilaksanakan di antaranya seperti bidang kejuruan otomotif yang terbagi dalam alat mekanik berat, pemeliharaan berkala kendaaraan ringan, pemeliharaan berkala sepeda motor, pengelasan, dan pelatihan mesin bubut atau mesin produksi.

Selain itu juga ada pelatihan administrasi perkantoran, otomasi listrik industri, instalasi bangunan, menjahit, wirausaha, dan budidaya pertanian.

“Jadi untuk yang pasti kita arahnya ke arah industri. Karena BLK kita itu Balai Latihan Kerja Industri. Namun spesifik kejuruannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Industri di Balikpapan, perminyakan dan pengelasan,” terangnya.

Abduh juga menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diadakan secara gratis. Dengan menggunakan standar internasional untuk masing-masing kejuruan. Setiap kelas hanya dibatasi 16 orang dan berlangsung selama empat bulan.

Adapun untuk informasinya para peserta hanya melalui website Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

“Tidak ada yang berbayar.  Karena ini adalah salah satu intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat sesuai dengan misi gubernur,” jelasnya lagi.

Penulis: Yulia Fatmawati Fauziah | Penyunting: Agus P Sarjono