Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyatakan wacana pembelian helikopter untuk mendukung distribusi bahan pokok ke daerah terdampak bencana alam belum tepat direalisasikan saat ini. Penilaian ini didasarkan pada kondisi keuangan daerah, terutama adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Menurut Seno Aji, dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah lebih memilih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan pengadaan aset bernilai besar seperti helikopter. Kebijakan ini diambil agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik yang lebih mendesak.
“Melihat kondisi anggaran yang sudah terpotong, kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu,” ujar Seno Aji kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, kebutuhan transportasi udara untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah sulit dijangkau masih dapat dipenuhi melalui alternatif lain tanpa harus membeli helikopter. Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan kerja sama dengan sejumlah instansi vertikal yang selama ini telah terjalin.
“Untuk helikopter, kami bisa meminjam dari Polda Kaltim. Selain itu, bisa juga meminjam dari instansi vertikal lainnya atau menyewa dalam waktu terbatas,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim ini.
Seno Aji menilai langkah tersebut lebih efisien dan realistis dibandingkan pengadaan helikopter baru yang membutuhkan anggaran besar, baik untuk pembelian maupun perawatan. Penggunaan skema pinjam pakai atau sewa diyakini tetap menjamin kelancaran distribusi bantuan tanpa membebani keuangan daerah.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana. Dengan kerja sama ini, opsi pemanfaatan helikopter untuk keperluan darurat tetap tersedia.
“Dengan TNI juga sudah ada MoU. Mereka berkenan membantu dan meminjamkan helikopter jika dibutuhkan,” tutur Seno, pria kelahiran Semarang tahun 1971.
Wagub menegaskan, pengadaan helikopter tidak termasuk kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Selama kebutuhan transportasi udara dapat ditangani melalui kerja sama lintas instansi, pemerintah daerah dinilai tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan pembelian.
Dengan mengedepankan efisiensi dan kolaborasi antarinstansi, Pemprov Kaltim berharap penyaluran bantuan ke daerah terdampak bencana tetap berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus mengevaluasi kebutuhan sarana penunjang penanggulangan bencana sesuai kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
