Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARBARU – Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kilogram (kg) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarbaru, Pertamina, agen, dan pangkalan, pada Jumat (21/02/2025).
Emi, yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), menilai bahwa aplikasi yang digunakan oleh Pertamina dalam pendistribusian gas subsidi ini menyebabkan kebingungannya.
Aplikasi tersebut, yang sebelumnya diharapkan dapat mempermudah proses pendistribusian, justru membuat kartu kendali yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota menjadi tidak relevan.
“Kenapa saya katakan tidak relevan? Karena aplikasi ini memungkinkan siapa saja yang mendaftar, baik dari kalangan tidak mampu maupun yang mampu, untuk mendapatkan akses pembelian gas subsidi ini,” ujar Emi.
Lebih lanjut, Emi menekankan bahwa ketidaktepatan sasaran penerima subsidi ini menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan gas subsidi justru kesulitan mendapatkan haknya.
Hal ini tentunya menghambat distribusi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain masalah ketidaktepatan sasaran, Emi juga menyoroti kebutuhan tambahan kuota gas elpiji 3 kg di Banjarbaru. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, Emi berpendapat bahwa perlu ada penyesuaian kuota gas subsidi agar distribusi tetap lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena jumlah penduduk terus bertambah, maka pemerintah perlu membuat regulasi yang menetapkan harga tertinggi di tingkat pengecer. Hal ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga yang seringkali mencapai Rp 40.000 hingga Rp 50.000,” jelas Emi.
Emi menambahkan bahwa kebijakan harga tertinggi untuk pengecer sangat penting agar harga gas tetap terjangkau. Tanpa regulasi yang tegas, pengecer akan dengan mudah menaikkan harga secara sepihak dan merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, Emi juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Banjarbaru memperbanyak pasar murah sebagai upaya menetralkan kepanikan masyarakat, terutama setelah kebijakan yang sempat melarang penjualan elpiji 3 kg di pengecer pada 1 Februari lalu. Meskipun aturan tersebut telah dicabut, dampaknya masih terasa di lapangan dan memicu lonjakan harga.
“Meski aturan tersebut telah dicabut, dampaknya masih terasa di lapangan dan menyebabkan lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Saya berharap Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran,” ujar Emi.
Emi mengakhiri dengan harapan agar langkah-langkah yang diusulkannya dapat memperbaiki distribusi elpiji 3 kg di Banjarbaru, sehingga masyarakat dapat mendapatkan gas dengan harga yang wajar dan tepat sasaran.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan masalah ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian elpiji 3 kg dapat segera teratasi, sehingga kebutuhan masyarakat akan gas subsidi dapat terpenuhi dengan lebih baik. []
Redaksi03
