Distribusi Pangan Terhambat, Nunukan Perkuat Produksi Lokal

Tingginya biaya distribusi membuat pasokan pangan ke Nunukan terbatas, sementara pemerintah mulai mendorong produksi lokal sebagai solusi jangka panjang.

NUNUKAN – Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi tantangan utama ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), di tengah tingginya biaya logistik distribusi ke wilayah perbatasan.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya penyaluran bahan pokok bersubsidi, meskipun stok secara keseluruhan dipastikan dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala Cabang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Tarakan Zamakhsyari mengungkapkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Nunukan masih relatif kecil akibat kendala biaya.

“Penyaluran ke Nunukan memang masih kecil karena terkendala biaya distribusi yang cukup tinggi,” ujar Zamakhsyari, sebagaimana dilansir SIMP4TIK, Selasa (17/03/2026).

Berdasarkan data Bulog, pada Januari 2026 penyaluran beras SPHP hanya mencapai sekitar 6 ton, tidak ada distribusi pada Februari, dan kembali disalurkan sekitar 9 ton beras serta 6.000 liter minyak goreng hingga pertengahan Maret.

Meski distribusi terbatas, Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok tetap mencukupi. Saat ini, stok beras di gudang mencapai sekitar 1.400 ton, minyak goreng 55.000 liter, serta gula sekitar 2 ton. Tambahan pasokan gula sebanyak 25 ton juga telah disiapkan untuk masuk setelah Lebaran. “Belanja sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying, stok Bulog, terutama beras, masih aman,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai mendorong strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah melalui penguatan produksi pangan lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan Masniadi mengatakan selama ini kebutuhan pangan di Nunukan masih banyak dipasok dari luar wilayah, termasuk dari Sulawesi, Jawa, hingga Malaysia. “Kalau jalur distribusi terganggu, tentu ini akan menjadi persoalan, karena itu kita perlu mendorong produksi pangan lokal secara lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, ikan, dan daging ayam memiliki kontribusi signifikan terhadap fluktuasi harga dan inflasi daerah, sehingga perlu intervensi melalui kebijakan yang terarah.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah pengembangan kampung hortikultura sebagai sentra produksi komoditas tertentu, dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan petani.

“Kita akan mulai dengan pendataan petani dan kelompok tani, kemudian diberikan intervensi sesuai kebutuhan, seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya,” jelasnya.

Wilayah Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, menjadi salah satu kawasan yang diproyeksikan untuk pengembangan tersebut. Pada tahap awal, program difokuskan pada perencanaan dan pendataan, sementara implementasi skala penuh akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Melalui kombinasi antara penguatan distribusi dan peningkatan produksi lokal, Pemkab Nunukan berharap ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat, sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan dari luar wilayah. []

Redaksi