DKUKMPP Nunukan Gelar Pendampingan Penyusunan LKPJ

NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat kualitas laporan kinerja pemerintahan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pendampingan penyelarasan data yang diikuti oleh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DKUKMPP pada Kamis (04/03/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DKUKMPP bersama para pejabat administrator dari berbagai bidang.

Pendampingan ini digelar sebagai bagian dari proses pengumpulan dan sinkronisasi data yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Proses pendampingan dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang bekerja sama dengan tenaga ahli dari Universitas Negeri Makassar, yakni Shinta Nuriya Idatul Alfain, S.S., M.Psi.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab DKUKMPP sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan.

Beberapa indikator tujuan yang menjadi perhatian antara lain pertumbuhan koperasi sehat, peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil (UMK), perkembangan industri kecil dan menengah (IKM), serta pertumbuhan sektor perdagangan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain indikator tujuan, pembahasan juga menyoroti sejumlah indikator sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan program kerja.

Indikator tersebut mencakup peningkatan kinerja koperasi, bertambahnya jumlah pelaku UMK yang produktif, peningkatan aktivitas ekspor, serta kelancaran distribusi barang di wilayah Kabupaten Nunukan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh data yang dihimpun antarbidang memiliki kesesuaian dan akurasi yang sama.

Salah seorang pejabat di lingkungan DKUKMPP menyampaikan bahwa proses pendampingan tersebut sangat membantu dalam memperjelas keterkaitan antara indikator kinerja dan capaian program.

Ia menilai kegiatan ini juga memperkuat pemahaman aparatur mengenai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kegiatan ini membantu kami memastikan bahwa data yang disusun benar-benar sinkron dengan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Rabu (04/03/2026).

Selain memperbaiki kualitas data, pendampingan ini juga menjadi sarana koordinasi antarbidang di lingkungan DKUKMPP agar program yang dijalankan ke depan semakin efektif.

Dengan adanya penyelarasan data tersebut, evaluasi kinerja perangkat daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjadi dasar perbaikan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. []

Redaksi