Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengelar rapat koordinasi terkait persiapan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Asmi Riyandi Elvandar menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui surat edaran terbaru.
“Desa itu bukan hanya ruang administratif, tapi juga ruang ekonomi yang perlu diberdayakan. Karena itu, pembentukan koperasi harus dimulai dengan memahami kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat,” ungkap Elvandar sesuai rapat di Kantor DPMD Kukar, Jumat (09/05/2025).
Ia menjelaskan, tahapan pembentukan koperasi dimulai dari identifikasi potensi dan permasalahan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Hasil identifikasi itu kemudian nantinya disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi dasar pembentukan koperasi.
“Ruang awalnya adalah pertemuan antara pemerintah desa dan BPD. Di situ dibahas secara rinci masalah dan kebutuhan masyarakat apakah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau sosial. Hasilnya akan menjadi dasar dalam Musdesus,” terangnya.
Selain tahapan tersebut, Elvandar juga menyinggung dukungan regulasi berupa Surat Edaran Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 06 Tahun 2025, yang menjelaskan bahwa Dana Desa sebesar 3 persen untuk operasional pemerintahan desa bisa digunakan untuk mendukung proses pendirian koperasi, termasuk biaya notaris.
“Ini peluang besar. Dana operasional itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung legalitas koperasi, termasuk penyusunan akta pendirian. Jangan sampai peluang ini tidak direspons oleh desa,” tegasnya.
Elvandar menambahkan bahwa koperasi yang dibentuk nantinya tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen kolektif masyarakat desa dalam mengelola usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kami mendorong desa untuk segera melakukan langkah-langkah teknis di lapangan, dan DPMD akan mendampingi penuh dalam setiap prosesnya,” pungkas Elvandar.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Risa Nurjanah
