Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan jajaran Fraksi PKS DPRD Kota Balikpapan, Rabu (25/02/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Balikpapan itu membahas sejumlah program pemerintah pusat yang dapat diperjuangkan untuk masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan.
Kunjungan tersebut menjadi ajang koordinasi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah guna menyelaraskan usulan program prioritas. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pembahasan difokuskan pada program-program yang berpotensi dikawal melalui jalur DPR RI.
“Kita sharing rencana program-program ke depan yang bisa dikawal oleh beliau sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya di Kalimantan Timur,” ujar Japar, Rabu (25/02/2026) di kantornya.
Salah satu program utama yang dibahas adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan membantu kebutuhan biaya sekolah sekaligus mencegah angka putus sekolah.
Menurut Japar, Aus Hidayat Nur saat ini tengah mengawal alokasi sekitar 1.000 penerima PIP untuk wilayah Kalimantan Timur. DPRD Balikpapan diminta segera mengusulkan data calon penerima dari jenjang SD, SMP, hingga SMA untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Tadi disampaikan kurang lebih sekitar seribu penerima yang sedang dikawal. Kami diminta segera mengajukan usulan dari SD, SMP, hingga SMA untuk kemudian dikirim ke pusat,” jelasnya.
Namun, jumlah penerima yang disetujui tetap bergantung pada hasil verifikasi dan kebijakan pemerintah pusat. Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan usulan dari daerah kerap melebihi kuota yang tersedia.
“Tahun lalu misalnya, yang mengusulkan sekitar 4.000 siswa, sementara yang disetujui sekitar 3.000. Jadi untuk tahun ini kita juga masih menunggu berapa jatah yang akan ditetapkan,” katanya.
Selain pendidikan, pertemuan tersebut juga menyinggung program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (bedah rumah). Meski demikian, informasi sementara menyebutkan alokasi program tahun ini kemungkinan lebih difokuskan ke Kota Samarinda.
“Untuk bedah rumah belum dibahas secara rinci. Informasi yang kami terima, kemungkinan kuotanya tahun ini diarahkan ke Samarinda. Mungkin sifatnya bergiliran, karena sebelumnya Balikpapan juga sudah mendapat,” ungkap Japar.
Ia menjelaskan, Balikpapan sebelumnya menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat, salah satunya di kawasan Muara Rapak dengan realisasi sekitar 15 unit. Kendati demikian, kebutuhan perbaikan rumah layak huni di Balikpapan dinilai masih cukup tinggi.
“Kita berharap ke depan Balikpapan tetap bisa mendapatkan bantuan, karena kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi,” ujarnya.
Japar menegaskan, selain mengandalkan program pusat, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki program serupa melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
“Program dari kota tetap berjalan melalui Disperkim. Kalau mengacu tahun sebelumnya sekitar Rp25 juta per unit, tapi untuk tahun ini kita masih menunggu kepastiannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim akan terus dilakukan agar Balikpapan tetap mendapatkan porsi dalam berbagai program nasional.
“Kami terus berkomunikasi agar program-program pusat bisa dikawal dan dimanfaatkan masyarakat Balikpapan,” tutupnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
