DPR Soroti Job Fair Ricuh, Desak Pemerintah Daerah Rancang Ulang Skema Kerja

JAWA BARAT – Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, Nurhadi, menyampaikan kritik tajam terhadap kericuhan yang terjadi dalam kegiatan bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Selasa (27/5) di kawasan Cikarang. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi cerminan nyata bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan saat ini sangat mendesak, dan penanganannya tidak cukup dengan pendekatan administratif semata.

Nurhadi menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak memosisikan kegiatan job fair sekadar sebagai agenda tahunan seremonial, melainkan memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari persoalan pengangguran struktural yang telah berlangsung lama. “Bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (2/6).

Ia menilai pendekatan terhadap pembangunan ketenagakerjaan daerah perlu dirancang secara berkelanjutan, tidak cukup dengan program yang bersifat event-based. Dalam konteks ini, kericuhan yang terjadi di Cikarang menurutnya menunjukkan lemahnya manajemen penyelenggara dalam mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung dan akses terhadap informasi digital yang dibutuhkan peserta.

“Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya.

Nurhadi juga mengusulkan agar kegiatan bursa kerja berikutnya dilakukan secara terdesentralisasi, dimulai dari tingkat kecamatan atau zona industri untuk memperkecil kepadatan peserta dan meningkatkan efektivitas distribusi informasi kerja. Ia menambahkan, ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia juga perlu segera dievaluasi oleh pemerintah.

Menurutnya, jika mismatch terlalu tinggi, maka pelatihan vokasional dan program bimbingan karier harus diperbanyak. “Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” ujar Nurhadi.

“Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan bahwa tingginya kepadatan pengunjung dalam kegiatan tersebut terjadi karena animo masyarakat yang sangat besar. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 25.000 pencari kerja hadir dalam kegiatan yang hanya menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan.

Bupati menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari prioritas 100 hari kerja pemerintahannya, dengan fokus utama pada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. “Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan,” kata Ade. []

Redaksi11

PDF