Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR mengusulkan sejumlah objek baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu usulan yang mencuat adalah optimalisasi sektor pariwisata dan sumber daya alam (SDA) nonminyak dan gas bumi (migas), termasuk pembahasan potensi layanan hiburan seperti kasino.
Galih Kartasasmita, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, menyoroti langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai mengembangkan kasino sebagai sumber pendapatan baru. “Mohon maaf, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau menjalankan kasino. Negara Arab saja bisa berpikir out of the box, kementerian dan lembaga kita harusnya juga bisa,” ujar Galih dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5/2025).
Menurut Galih, UEA dan Indonesia memiliki kesamaan dalam ketergantungan pada SDA untuk PNBP. Namun, fluktuasi harga komoditas membuat negara-negara perlu mencari alternatif pendapatan dari sektor non-SDA. “Kita ini terus-terusan bergantung pada SDA, baik dari pajak maupun nonpajak. Padahal, kita perlu diversifikasi,” tambahnya.
Selain UEA, Thailand juga sedang mempertimbangkan melegalkan kasino sebagai bagian dari strategi penguatan PNBP. Pemerintah Thailand membentuk komite khusus beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian, termasuk pembangunan resort kasino bergaya Singapura dan layanan taruhan online.
Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand yang mengepalai komite tersebut, menyatakan bahwa kebijakan ini akan mengadopsi model Singapura dengan pembatasan ketat bagi warga lokal, seperti retribusi masuk dan larangan frekuensi kunjungan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pariwisata dan bersaing dengan negara tetangga.
Di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Brunei yang masih melarang praktik perjudian. Namun, usulan anggota DPR ini memicu perdebatan, mengingat kontroversi seputar legalisasi kasino di Indonesia.
Pemerintah diminta untuk mengeksplorasi sumber PNBP lain yang lebih feasible, seperti pengembangan pariwisata premium, pungutan atas layanan digital, atau optimalisasi SDA nonmigas seperti panas bumi dan mineral strategis. Komisi XI DPR mendorong Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mempelajari model negara lain guna memperkuat basis penerimaan negara di luar sektor konvensional.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai usulan tersebut. Namun, pembahasan ini menandai upaya DPR untuk mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. []
Redaksi11
