Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah layanan kesehatan bagi warga yang menghadapi kendala, terutama yang memiliki tunggakan BPJS. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pihaknya akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada warga yang terhambat dalam memperoleh layanan medis.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV berencana mengundang Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, serta Direktur Rumah Sakit di Balikpapan. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kondisi di lapangan guna mencegah miskomunikasi mengenai cakupan layanan yang dijamin oleh BPJS.
“Beberapa jenis penyakit memang tidak ditanggung oleh JKN. Kami berharap ada solusi agar warga yang tidak tercover bisa memperoleh bantuan dari pemerintah daerah,” ujar Gasali, Senin (24/03/2025).
DPRD Balikpapan juga menyoroti pentingnya pengintegrasian program kesehatan provinsi, seperti GratisPol, dengan kebijakan daerah. Gasali berharap program ini dapat membantu warga yang kesulitan membayar iuran BPJS, sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif, termasuk dalam urusan pendaftaran kuliah atau kepengurusan dokumen lainnya.
“Jika masalah ini tidak segera disinkronkan, maka akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat,” tambahnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ditemukan solusi yang konkret, guna memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terhambat oleh masalah administrasi atau finansial. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nistia Endah
