Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Aliansi Balikpapan Bergerak (Barat) menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (25/03/2025) sore di depan Kantor DPRD Balikpapan. Dalam aksi tersebut, massa demonstran membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Dwifungsi ABRI! KAWASAN BEBAS MILITER” sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali militerisme dalam kehidupan sipil.
Revisi UU TNI yang tengah dibahas dinilai berbahaya bagi kehidupan demokrasi, khususnya soal peningkatan peran TNI dalam berbagai sektor sipil. Para demonstran khawatir kebijakan tersebut akan membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil yang selama ini menjadi bagian dari ranah pemerintah dan masyarakat sipil.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, turun langsung menemui massa aksi dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan. Dalam pertemuan tersebut, Yono menegaskan bahwa DPRD Kota Balikpapan siap menampung semua aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
“Kami tentunya menampung semua aspirasi masyarakat di Kota Balikpapan, apalagi ini melibatkan adik-adik mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam menyuarakan suara rakyat. Apa yang menjadi keluhan mereka akan kami diskusikan secara internal di DPRD dan selanjutnya akan kami teruskan kepada DPR RI, mengingat keputusan terkait RUU TNI sepenuhnya berada di tangan DPR RI,” ujar Yono.
Namun, respons yang diberikan oleh Yono dianggap tidak cukup memadai oleh demonstran. Mereka menilai bahwa sikap DPRD terkesan normatif dan tidak menunjukkan keberanian politik untuk menentang revisi UU TNI secara tegas. Demonstran menginginkan sikap yang lebih jelas dan tegas dari lembaga legislatif terkait hal ini, bukan sekadar menjadi saluran aspirasi.
Lebih lanjut, Yono menjelaskan bahwa DPRD Kota Balikpapan akan menggali lebih dalam tentang poin-poin revisi yang menjadi keberatan masyarakat, khususnya mengenai pelibatan TNI dalam ranah sipil. “Kami ingin memahami lebih jelas permasalahan yang menjadi keresahan mereka. Saya sudah mendengar ada beberapa pasal yang diperdebatkan, terutama terkait pelibatan TNI di ranah sipil. Ini yang akan kami bawa ke pusat,” katanya.
Meski DPRD berjanji untuk mengawal aspirasi masyarakat, demonstran menyatakan bahwa aksi mereka belum berakhir. Mereka menegaskan akan terus menggelar demonstrasi sampai ada sikap yang lebih tegas dari DPRD maupun DPR RI dalam menanggapi revisi UU TNI. Para peserta aksi menyatakan bahwa tanpa adanya perubahan yang substansial, mereka akan terus memperjuangkan aspirasi untuk menjaga keberlanjutan kehidupan demokrasi tanpa keterlibatan militer dalam urusan sipil. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nistia Endah
