Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat kampung dalam mencegah konflik terkait penyerobotan lahan. Menurutnya, diperlukan solusi yang tepat agar tidak terjadi sengketa antara aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan tanah ulayat.
“Harapan kita jangan sampai ada konflik penyerobotan lahan antara milik Pemkab dan tanah ulayat. Persoalan ini harus dicegah dan dicarikan solusi yang tepat,” ujar Elita Herlina, Kamis (20/3/2025).
Elita menekankan bahwa keberadaan dua kesultanan di Berau, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur, menjadikan permasalahan pertanahan harus melibatkan para tetua adat. Hal ini bertujuan agar pemahaman masyarakat mengenai status kepemilikan lahan semakin jelas dan tidak terjadi klaim sepihak.
“Pemkab Berau harus segera rutin melakukan sosialisasi pemahaman tentang tanah ulayat serta menyusun regulasi yang kuat agar tidak saling klaim tanah,” tegasnya.
Selain itu, Elita juga menyoroti pentingnya pembahasan insentif bagi tanah ulayat yang berbatasan dengan aset Pemkab Berau. Ia menilai, aspek ini perlu dikaji secara mendalam untuk dapat dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (Perda) yang sedang disusun.
“Persoalan tanah ulayat ini menjadi masukan bagi kami dalam rancangan Perda. Kami akan mempelajarinya agar segera disahkan oleh Bupati dan ada tindak lanjut nyata di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Elita meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Berau untuk memaksimalkan pendataan tanah ulayat dan aset milik pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan agar hak kedua belah pihak dapat terinventarisasi dengan baik dan menghindari potensi konflik di masa mendatang.
“Saat ini, Perda inisiatif masih dalam tahap kajian naskah akademik dan belum masuk dalam pembahasan lebih rinci dengan Pemkab Berau,” pungkasnya.
Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, permasalahan pertanahan di Berau dapat diminimalkan sehingga tidak menimbulkan konflik yang merugikan berbagai pihak.[]
Redaksi10
