DPRD Gumas Tekankan Pajak Sebagai Motor Pembangunan

GUNUNG MAS – Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan martabat suatu wilayah tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menekankan perlunya terobosan baru dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan jemput bola.

“Untuk mengali PAD bisa melalui pajak retribusi seperti reklame, toko-toko dan juga tidak kalah pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan hingga pedesaan. Instansi terkait harus jemput bola ke bawah supaya PAD tercapai,” ujar Singgong, Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Senin (29/09/2025).

Politisi dari dapil-III ini menegaskan, realisasi PAD tidak hanya berlaku di perkotaan, tetapi juga harus menyentuh desa-desa. Ia menekankan, kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, terutama PBB, menjadi salah satu kunci pembangunan di bumi yang dikenal dengan sebutan Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

“Sebenarnya untuk mengenjot PAD dapat melalui pajak bumi dan lain-lain, sehingga bisa memberikan dampak nyata, terutama bagi pembangunan infrastruktur, jalan, dan sarana-prasarana lain,” tambah Singgong.

Ia menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengefektifkan sektor pajak. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau apa saja yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, termasuk melakukan penagihan secara lebih proaktif ke masyarakat.

“Kita sangat berharap dari dinas terkait lebih aktif dalam menertibkan baliho atau reklame di daerah kita. Hal ini bukan sekadar penertiban, tapi juga menjadi sumber pendapatan daerah. Perlu diingat, penentuan tanggal berakhirnya izin sangat penting agar tidak terjadi kebocoran PAD,” tegasnya.

DPRD menilai langkah jemput bola dan pengawasan ketat terhadap pajak daerah akan membantu pemerintah Kabupaten Gunung Mas memastikan PAD lebih maksimal. Dengan begitu, pembangunan wilayah tidak hanya menjadi target administratif, tetapi berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di kota maupun desa. []

Admin03