Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait realisasi anggaran tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. “Kami di Komisi I melaksanakan rapat membahas progres realisasi APBD murni tahun anggaran 2025,” ujarnya, Kamis (18/06/2025).
Rapat tersebut dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, rapat dihadiri oleh OPD yang terdiri atas Biro Pemerintahan dan Otonomi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara.
Sementara pada sesi kedua, rapat melibatkan Inspektorat Provinsi Kaltara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara. “Rapat kerja ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD,” jelas Alimuddin.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui rapat ini Komisi I juga ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing biro dan instansi dalam pelaksanaan program di lapangan. “Kami menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,” tuturnya.
Alimuddin berharap, melalui rapat kerja yang rutin dilakukan, berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga tidak mengganggu pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Alimuddin.
