DPRD Kaltim Apresiasi Pemprov Pertahankan WTP ke-11

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Prestasi ini menandai keberhasilan ke-11 secara berturut-turut yang diraih Pemprov Kaltim, sebuah pencapaian yang menjadi bukti konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim masa sidang II Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (23/05/2025). Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Kaltim menerima langsung hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan provinsi.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan tersebut dan menegaskan pentingnya mempertahankan opini WTP agar akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Menurut Jahidin, keberhasilan Pemprov Kaltim menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan standar tata kelola keuangan yang baik. “Patut bersyukur dengan diperolehnya WTP ke-11, karena tidak bisa dibantah bahwa pemerintah provinsi Kaltim dianggap layak dan mampu mempertahankan predikat itu,” ujarnya.

Jahidin menambahkan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemprov Kaltim atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Predikat WTP yang diraih perlu terus ditingkatkan dengan memperbaiki catatan-catatan yang diberikan BPK RI. “Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan dijadikan acuan untuk perbaikan ke depan,” tuturnya. Ia juga menyampaikan bahwa kekurangan yang ada dapat menjadi motivasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. “Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala, tapi kekurangan itu menjadi vitamin bagi kita untuk membenahi,” imbuh Jahidin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak Pemprov Kaltim dan DPRD untuk terus bekerja sama memperbaiki rekomendasi dari BPK RI. Kolaborasi ini dinilai penting dalam mempertahankan opini WTP di masa mendatang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. “Mari bersama-sama memberikan dukungan dan motivasi agar hasil berikutnya lebih baik lagi. Yang perlu disyukuri adalah pencapaian WTP ke-11 yang harus kita pertahankan,” pungkas Jahidin.

Keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut ini menjadi cerminan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: M. Reza Danuarta

PDF