Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur. Rapat tersebut membahas penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta rancangan APBD Perubahan Tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Bapenda dalam rapat tersebut. Hal itu ia ungkapkan kepada media setelah memimpin rapat yang berlangsung di ruang rapat Gedung E Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Rabu (28/05/2025).
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam dan InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh,” ujar Sabaruddin, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan prognosis anggaran tidak dapat dibebankan hanya pada satu organisasi perangkat daerah. Menurutnya, hampir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus terlibat dalam proses ini, termasuk dalam pembahasan anggaran murni maupun perubahan anggaran.
“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan dan ini bukan pekerjaan satu OPD saja, tapi semua prognosis, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni memiliki target dan sasaran masing-masing serta idealnya proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus,” katanya kepada para jurnalis.
Selain itu, Sabaruddin menyoroti belum adanya data pasti mengenai realisasi anggaran dari dua OPD yang hadir. Ia menyebut, untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi, kehadiran langsung pimpinan OPD dalam rapat selanjutnya sangat dibutuhkan.
“Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses proyeksi berjalan maksimal,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
RDP ini menjadi bagian dari langkah awal DPRD dalam mengawal proses penyusunan anggaran daerah agar tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur. Komisi II berharap seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen aktif dalam menyukseskan proses ini demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: M. Reza Danuarta
