Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti dampak signifikan dari penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Penurunan anggaran tersebut dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari daya beli masyarakat, aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kelanjutan pembangunan infrastruktur daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menyampaikan bahwa APBD Kukar tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, APBD Kukar tercatat sebesar Rp7,1 triliun, atau turun sekitar 36 persen dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp11,1 triliun.
Menurut Eko, penurunan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
“Dampaknya sangat besar dan bersifat multi efek atau berantai. Salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang ada di Kutai Kartanegara,” ujarnya saat diwawancarai di Tenggarong, Kamis (04/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, maka aktivitas perdagangan juga akan mengalami penurunan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, juga dirasakan oleh para pedagang serta pelaku usaha di Kukar. Produk yang dipasarkan menjadi lebih sulit terjual karena masyarakat cenderung membatasi pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Selain itu, penurunan APBD juga dinilai berdampak pada aktivitas UMKM serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk penyelenggaraan event daerah yang selama ini mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
“UMKM dan berbagai kegiatan event yang biasanya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Aktivitasnya semakin menurun karena perputaran uang di masyarakat juga berkurang,” jelasnya.
Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terhadap pengelolaan fasilitas umum. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan dalam melakukan perawatan maupun peningkatan pelayanan terhadap berbagai fasilitas publik.
“Fasilitas umum bisa saja terbengkalai jika tidak ada cukup anggaran untuk perawatan dan pelayanan. Padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Selain sektor pelayanan publik, DPRD Kukar juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dapat memengaruhi kelanjutan pembangunan infrastruktur di daerah.
Menurut Eko, efisiensi anggaran memang merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi yang terlalu besar pada sektor infrastruktur berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Efisiensi anggaran pada dasarnya adalah langkah penyelamatan fiskal. Tetapi jika dilakukan pada sektor infrastruktur, dampaknya bisa menahan atau bahkan mengerem pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Proyek-proyek yang sudah berjalan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sebaiknya tetap dilanjutkan agar tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah.
“Pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas. Proyek yang sudah berjalan dan berdampak langsung kepada masyarakat sebaiknya tetap dilanjutkan, sementara proyek baru yang belum terlalu mendesak bisa ditunda terlebih dahulu,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, DPRD Kukar juga menilai bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Eko, hingga saat ini PAD Kukar masih banyak ditopang oleh sektor pajak dan retribusi daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
“Untuk wilayah Dapil V, terutama Loa Kulu dan Loa Janan, sumber PAD terbesar masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Di antaranya pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta rumah makan yang memberikan kontribusi cukup besar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga melihat potensi pajak dari sektor pariwisata mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Kutai Kartanegara.
Menurutnya, peningkatan aktivitas di sektor pariwisata juga berdampak pada bertambahnya penerimaan pajak daerah. “Beberapa objek wisata yang ada di Kukar mulai menunjukkan kemajuan dari sisi penerimaan pajaknya. Ini menjadi sinyal positif bahwa sektor pariwisata juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah menjadi bagian penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Kukar pada tahun 2026.
DPRD Kukar menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berada pada kisaran 5 hingga 7 persen.
“Target kita untuk pertumbuhan ekonomi Kukar pada tahun 2026 berada di angka 5 sampai 7 persen. Walaupun kondisi ekonomi saat ini tidak terlalu baik dan ada kebijakan efisiensi anggaran, baik pemerintah daerah maupun legislatif harus bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu menggali potensi ekonomi baru serta memperkuat kolaborasi dengan para pelaku usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.
“Jika potensi pajak daerah dan sektor ekonomi lainnya dapat dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan bisa tercapai,” pungkasnya.
DPRD Kukar optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan, stabilitas ekonomi daerah dapat tetap terjaga meskipun terjadi penurunan APBD pada tahun anggaran 2026. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah
