Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – DPRD Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan I, Jumat (26/09/2025), untuk membahas aspek fiskal dalam APBD Kabupaten Kutai Timur 2025. Sorotan utama berasal dari Fraksi Partai Demokrat terkait struktur belanja, transparansi anggaran, dan strategi mengantisipasi potensi defisit.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim, Sayid Anjas, didampingi Sekretaris Daerah Risali Hadi, serta dihadiri 21 anggota dewan, berlangsung cukup dinamis. Berbagai fraksi menyampaikan pandangan mereka, namun fokus perhatian tertuju pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Pandi Widiarto, menyambut baik kenaikan target PAD Kutai Timur dari Rp 358,38 miliar menjadi Rp 411,156 miliar. Menurutnya, kenaikan target tersebut harus disertai optimalisasi sumber pendapatan, khususnya melalui pajak dan retribusi daerah. “Kami mengapresiasi kenaikan target PAD ini, tapi peningkatan target harus diiringi optimalisasi sumber pendapatan, khususnya pajak dan retribusi daerah,” ujar Pandi.
Namun, Pandi mengkritisi dominasi belanja pegawai dalam APBD. Menurutnya, struktur belanja seperti itu membatasi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya keselarasan antara perubahan APBD dan RPJMD Kutai Timur. “Ketidaksesuaian antara anggaran perubahan dan RPJMD bisa menimbulkan ketidakpastian arah pembangunan,” tegasnya.
Terkait pembiayaan daerah, Pandi meminta transparansi penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan rencana strategis menghadapi kemungkinan defisit anggaran. Ia menekankan bahwa pengalaman pelaksanaan APBD 2024 harus menjadi pelajaran dalam penyusunan anggaran 2025. “Fokus utama harus pada kualitas, output, dan manfaat program, bukan sekadar serapan anggaran,” katanya.
Pandi menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kutai Timur, khususnya daerah penghasil batu bara. “Ini harus menjadi patokan utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya, menekankan akuntabilitas dan efisiensi sebagai kunci keberhasilan pengelolaan anggaran daerah. []
Admin04
