DPRD Kutim Soroti Ketertinggalan Sandaran, Enam Proyek Diajukan

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, mengajukan enam usulan infrastruktur utama untuk Kecamatan Sandaran yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kondisi akses paling menantang di Kutim. Dalam pertemuan koordinasi yang digelar Jumat (14/11/2025), ia menguraikan lima ruas jalan dan satu pelabuhan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan bisa mulai berjalan bertahap pada periode 2026 hingga 2028. Usulan ini, menurutnya, merupakan kebutuhan mendesak mengingat posisi Sandaran sebagai kecamatan pesisir yang tidak memiliki jalur konektivitas memadai.

“Kecamatan Sandaran adalah satu-satunya kecamatan di Kutim yang seluruh wilayah depannya berbatasan dengan laut. Ironis jika tidak memiliki pelabuhan,” tegas Akhmad. Ia menilai keberadaan pelabuhan bukan hanya soal transportasi, tetapi penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pintu masuk pelayanan publik. Lokasinya diusulkan berada di muara sungai agar tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan cara itu, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak harus bergantung pada kebijakan provinsi.

Akhmad menjelaskan bahwa akses menuju Tanjung Mangkalihat maupun Desa Sandaran hingga kini harus melewati wilayah Kabupaten Berau. Kondisi itu membuat konektivitas darat terputus dan komunikasi tidak stabil. “Saat ini, akses ke Tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran harus melewati Kabupaten Berau. Konektivitas darat terputus total, sinyal pun hilang. Alternatif laut menjadi keharusan,” tambahnya. Menurutnya, keberadaan akses laut yang layak menjadi kebutuhan pokok agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal, terlebih untuk wilayah pesisir dengan kerawanan cuaca dan keterbatasan fasilitas.

Lima ruas jalan yang masuk dalam daftar usulan dibidik untuk memperbaiki hubungan antar-desa dan memudahkan transportasi kebutuhan harian. Ia menargetkan setidaknya dua proyek bisa dimulai setiap tahun hingga 2028 sehingga peningkatan akses dapat dirasakan secara bertahap. Selain pembangunan fisik, Akhmad turut menyoroti ketimpangan sektor pendidikan di kecamatan tersebut. Karena itu, ia mengalokasikan 30 persen pokok pikiran untuk intervensi di jenjang SD dan SMP. “SD dan SMP di Sandaran masih tertinggal. Saya pastikan ada intervensi nyata di sana,” ujarnya.

Usulan enam proyek itu disebutnya sebagai langkah awal mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Kutim yang selama ini terisolasi secara geografis maupun infrastruktur. Dengan dukungan pemerintah daerah, ia berharap masyarakat Sandaran dapat menikmati layanan dasar dan konektivitas yang lebih layak dalam beberapa tahun ke depan.[]

Admin05