Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SENDAWAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) melalui Komisi III menggelar kunjungan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempertanyakan status pekerjaan jembatan Muara Ratah yang hingga saat ini belum dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan Ujoh Bilang di Mahulu dengan Tering di Kutai Barat.
Jembatan Muara Ratah menjadi satu-satunya akses yang memungkinkan masyarakat Mahulu untuk menjangkau Tering tanpa harus menggunakan kapal atau perahu penyeberangan sungai. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi kelancaran transportasi dan ekonomi masyarakat di kedua daerah tersebut.
Sementara itu, masyarakat Mahulu terus mengeluhkan ketidakpastian penggunaan jembatan tersebut. Jembatan yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini seharusnya sudah dapat digunakan, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait status operasionalnya.
Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, mengungkapkan bahwa kunjungan mereka ke BBPJN Kaltim merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang terus mengajukan pertanyaan tentang kapan jembatan Muara Ratah bisa digunakan. “Kami menerima banyak masukan dari masyarakat yang ingin tahu kapan jembatan ini bisa dioperasikan,” ujar Desiderius dalam pertemuan tersebut, Selasa (06/05/2025). “Kami pun merasakan langsung keluhan masyarakat ini, mereka terus mempertanyakan kapan jembatan Muara Ratah dapat dilalui,” tambahnya.
Tuntutan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Petrus Higang, A.Md., Kep., yang turut merasa prihatin dengan kondisi jembatan tersebut. Menurutnya, tingginya tarif penyeberangan yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi masalah serius yang mengganggu aktivitas ekonomi di Mahulu. “Masyarakat sudah mengeluh dengan mahalnya tarif penyeberangan, terutama pada malam hari. Hal ini berimbas pada harga kebutuhan pokok yang semakin mahal di Mahulu,” tegas Petrus.
Menanggapi pertanyaan dan keluhan tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 BBPJN Kaltim, Akmizal, S.T., M.T., memberikan penjelasan bahwa jembatan Muara Ratah sebenarnya sudah selesai dibangun dan dapat digunakan. Namun, ia mengungkapkan bahwa ada oknum yang menghalangi penyelesaian dan pengoperasian jembatan tersebut. “Jembatan Muara Ratah sebenarnya sudah selesai dan sudah bisa dilalui. Namun, kami mendapat informasi bahwa ada oknum yang meminta agar jembatan tersebut tidak digunakan untuk sementara,” jelas Akmizal.
Akmizal kemudian meminta bantuan dari DPRD Mahulu dan Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk berkomunikasi dengan oknum yang dimaksud agar masyarakat dapat segera menikmati akses jembatan Muara Ratah. “Kami berharap kepada anggota DPRD Mahulu untuk membantu mensosialisasikan kepada pihak yang menghalangi, agar jembatan ini dapat segera digunakan oleh masyarakat,” pinta Akmizal.
Sementara itu, Desiderius Dalung Lasah dan anggota DPRD Mahulu lainnya terus berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, BBPJN, serta Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk memastikan bahwa jembatan Muara Ratah segera dapat diresmikan dan digunakan oleh masyarakat. “Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, agar jembatan ini segera dibuka dan dapat dilalui tanpa hambatan,” ujar Desiderius.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Petrus Higang, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Weny, Subhan Nor, dan Agustinus Tului. []
Redaksi12
