Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya perencanaan yang terukur dan menyeluruh dalam upaya mencapai swasembada pangan di wilayah ini. Hal tersebut menjadi fokus dalam rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas PUPR-PERKIM yang digelar untuk menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian RI terkait target swasembada pangan tahun 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM., menyatakan bahwa semangat tanpa strategi yang matang tidak cukup untuk mewujudkan target ambisius tersebut.
“Untuk mencapai swasembada pangan di Kaltara tahun ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat semata. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus segera menyusun roadmap yang jelas dan komprehensif,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, roadmap tersebut wajib mencakup pemilihan komoditas unggulan, penentuan lokasi prioritas, perhitungan anggaran, pengembangan infrastruktur pendukung, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari hulu hingga hilir.
Dalam rapat juga dibahas kebutuhan krusial seperti tersedianya lahan produktif, infrastruktur dasar berupa irigasi dan akses jalan tani, teknologi pertanian modern, ketersediaan pupuk, serta peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Nasir menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertanian merupakan aspek vital.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan, maka masyarakat harus banyak yang terlibat. Tapi mereka tidak akan mau bertani kalau tidak ada harapan. Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa bertani itu mudah, ada teknologi, pupuk tersedia, ada pembimbing PPL, harga hasil panen dijaga, dan ada pasar yang menyerap hasil panen,” jelasnya.
Ia memberikan contoh kondisi di Nunukan, di mana banyak warga lebih memilih budidaya rumput laut daripada bertani padi karena alasan ekonomi.
“Di Nunukan misalnya, banyak masyarakat lebih memilih menjadi pembudidaya rumput laut daripada petani sawah. Karena mereka yakin, budidaya rumput laut lebih menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, banyak sawah di wilayah seperti Kecamatan Nunukan Selatan terbengkalai, karena pemiliknya memilih ke laut,” ungkap Nasir.
Selain itu, Nasir mengingatkan pentingnya kajian yang matang sebelum melakukan cetak sawah baru agar program yang dijalankan tidak gagal seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kalau tidak produktif dan tidak berkelanjutan, maka lahan hanya akan menjadi lahan tidur. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Kabupaten Nunukan ini juga menyoroti kondisi ketergantungan pangan di wilayah perbatasan yang masih tinggi, khususnya di Nunukan.
“Cukup seminggu saja kapal pengangkut dari Sulawesi tidak datang, maka stok pangan di Nunukan akan sangat berkurang, harga melonjak, dan warga mengalami kelangkaan. Ini persoalan serius. Padahal kita punya lahan luas. Jangan sampai potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” papar Nasir.
Komisi II DPRD Kaltara menyatakan komitmen untuk terus mendorong Dinas Pertanian dan Dinas PUPR-PERKIM dalam menyusun langkah konkret yang membangun kepercayaan petani serta mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi sektor pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. []
