DPRD Nunukan Terjang Lumpur Demi Lihat Derita Krayan Timur

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan turun langsung meninjau kondisi infrastruktur di Kecamatan Krayan Timur pada Selasa (10/02/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara nyata kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat wilayah perbatasan.

Perjalanan menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi rombongan legislatif. Jalan berlumpur, licin, serta dipenuhi kubangan membuat kendaraan harus bergerak sangat hati-hati, bahkan beberapa kali hampir terjebak.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa peninjauan lapangan penting agar wakil rakyat memahami kondisi riil masyarakat. “Kalau hanya membaca laporan, kita tidak akan merasakan kesulitan warga. Dengan turun langsung, baru terlihat betapa berat akses yang mereka hadapi setiap hari,” ujarnya di sela kunjungan.

Rombongan yang juga diikuti Ketua Komisi I Andi Mulyono, Ketua Komisi III Ryan Antoni, serta Sekretaris Komisi II Ramsah itu melihat potensi pertanian Krayan Timur yang sebenarnya sangat besar. Sawah hijau dan komoditas seperti padi serta nanas tumbuh subur, namun distribusi hasil panen terhambat akses jalan.

“Produksi warga sebenarnya melimpah, tetapi biaya angkut mahal karena jalan rusak. Akibatnya nilai jual hasil panen ikut turun,” kata Andi Fajrul.

Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada jembatan kayu yang menjadi akses utama masyarakat. Struktur miring dan papan yang mulai renggang membuat kendaraan harus melintas perlahan. “Warga terlihat sudah terbiasa melintasi jembatan berisiko ini, padahal situasi seperti ini tidak boleh dianggap normal,” tegasnya.

Selain infrastruktur, DPRD menyoroti layanan kesehatan yang masih terbatas. Krayan Timur belum memiliki puskesmas memadai sehingga warga harus menempuh perjalanan jauh saat sakit. “Ini bukan sekadar soal pembangunan, tetapi persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani,” tambahnya.

Ia menegaskan DPRD akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat perbatasan meski sebagian kewenangan berada di tingkat provinsi dan pusat. “Masyarakat tidak peduli siapa yang berwenang, mereka hanya ingin hidup lebih layak. Itu yang harus kita perjuangkan,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Krayan Timur. “Perbatasan adalah wajah depan negara, sehingga tidak boleh dibiarkan tertinggal,” pungkas Andi Fajrul. []

Redaksi