Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Arif usai rapat paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Senin (26/5/2025). Ia menjelaskan bahwa Perda ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan serta potensi ekonomi daerah.
“Peraturan mengenai pajak dan retribusi ini bersifat dinamis. Tahun depan mungkin akan ada lagi perubahan, tergantung dari hasil kajian terhadap objek-objek pajak dan retribusi yang belum sempat dimasukkan saat ini,” ujar Andi Arif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa revisi Perda ini bertujuan untuk mempercepat penguatan kapasitas fiskal daerah atau local tax empower. Sebagai contoh, beberapa potensi retribusi baru yang akan dimasukkan dalam revisi tersebut adalah retribusi dari Kebun Raya Balikpapan, layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta layanan lainnya.
Andi Arif menegaskan, “Seluruh pembiayaan pelayanan publik, termasuk di rumah sakit daerah, harus diatur dalam Perda agar legalitas pemungutan retribusinya menjadi jelas.”
Perubahan Perda ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan pajak dan retribusi yang berlaku di wilayah Balikpapan. DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus berkolaborasi agar regulasi tersebut dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: M. Reza Danuarta
