Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Bagian Ekonomi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat gabungan Lantai 1 Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, pada Senin (14/04/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Iswandi, didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi, Sekretaris Komisi II Rusdi Doviyanto, serta anggota komisi lainnya seperti Viktor Yuan, Sani bin Husain, Joha Fajal, dan dua orang staf Komisi II.
Usai rapat, Iswandi menjelaskan bahwa tujuan hearing tersebut adalah untuk menggali informasi dan data kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kaitannya dengan dinamika inflasi dan deflasi dalam dua tahun terakhir, serta langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda.
“Pertemuan ini kami maksudkan untuk mendorong peningkatan perekonomian kota, termasuk pengendalian inflasi. Kami meminta adanya sinergi yang lebih kuat, terutama dalam bidang pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan fungsi kami di DPRD,” ujar Iswandi kepada awak media.
Dalam forum yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Komisi II juga meminta laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Iswandi, data tersebut sangat penting sebagai dasar evaluasi, agar potensi penyimpangan dari target dapat segera terdeteksi.
“Kami meminta laporan keuangan yang sudah diaudit sebagai bahan evaluasi teknis. Ini untuk memastikan ke depannya tidak terjadi masalah yang bisa diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Iswandi juga menekankan pentingnya pengawasan yang berbasis data. Ia menyebut, dengan kepemimpinan Wali Kota yang dinilai profesional dan berpengalaman, DPRD juga dituntut untuk melakukan pengawasan secara objektif dan berdasar fakta.
“Wali Kota itu profesional, maka kami juga harus melakukan pengawasan yang profesional. Kami tidak ingin berbicara berdasarkan asumsi atau kabar burung. Semua harus berdasarkan data,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Iswandi berharap komunikasi antara DPRD dan Bagian Ekonomi Pemkot Samarinda dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut dinilainya penting agar kerja pengawasan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan konflik kepentingan jika terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Kami ingin bersinergi dengan Bagian Ekonomi Pemkot terkait data yang memang menjadi kewenangan mereka. Jangan sampai ketika masalah terjadi, semua pihak saling menyalahkan. Sinergi harus dikuatkan sejak awal,” pungkasnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
